Potretkota.com - Masyarakat saat ini hampir rata-rata mengajukan diri menjadi kandidat atau ingin bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan company profilnya, masing-masing ingin membangun perekonomian kota atau kabupaten di Jawa Timur.
Karena itu, Koordinator Gerakan Rakyat Demokrasi dan Keadilan (GRDK) Taufik Hidayat meminta agar masyarakat atau partai politik yang hendak memilih Bakal Calon Bupati, Wali Kota ataupun Gubernur harus cermat dan mengenalinya.
Baca juga: Rahasia Gelap "Raja Jawa" dan Hantu yang Menolak Mati
"Jangan sampai memilih orang-orang bermasalah, yang pernah berurusan dengan hukum atau pernah diperiksa KPK. Terlebih mantan narapidana," tegas Taufik Hidayat, Senin (20/5/2024)
Menurut Taufik Hidayat, mantan Gubernur ataupun pimpinan daerah yang hendak maju mencalonkan diri menjadi di Jawa Timur jejak digital terekam saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Surabaya.
Baca juga: Analisa Politik Istana soal Nasib Jaksa Agung dan Kapolri
"Saya engga menyebut namanya, ada mantan Gubernur yang mencalonkan sebagai Wali Kota ada mantan Gubernur yang hendak mencalonkan Gubernur lagi, tapi dana berasal dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD), ini kan engga boleh ditoleransi. Maju sebagai calon harus pakai uang sendiri atau sponsor bukan uang dari APBD," ujar Taufik Hidayat.
Untuk itu, Taufik Hidayat meminta partai politik merekomendasikan orang-orang bersih yang punya jejak rekam tidak bermasalah. "Ini yang paling penting, jangan sampai orang bermasalah dapat rekom maju di Pilkada 2024," tambahnya.
Baca juga: Perkara Pengerukan Kolam Pelabuhan Berdampak Reputasi dan Kepercayaan Internasional
"Yang terpenting, jangan kasih kesempatan koruptor nantinya jadi kepala daerah," pungkas Taufik. (Hyu)
Editor : Redaksi