Potretkota.com - Nuraini, wanita 32 tahun turut geram melihat upaya paksa perusahaan swasta PT Granting Jaya yang akan membuat 4 blok pulau di laut. "Kerang banyak disekitar sini. Kalau tempat ini diuruk, suami saya cari kerang kapak dimana?" katanya emosi.
PT Granting Jaya memang sudah bersosialisasi kepada Komisi A DPRD Kota Surabaya, dan memperoleh sambutan sangat hangat. Seolah diberikan lampu hijau agar proyek strategis nasional (PSN) yang diumumkan Presiden Jokowi Maret 2024 lalu segera dilaksanakan.
Baca juga: Desak Audit Total, AMAK Soroti Revitalisasi Pasar Keputran
Proyek senilai Rp72 triliun diperoleh dari investor China ini sangat meresahkan masyarakat pesisir pantai timur Surabaya. "Buat pulau di laut nanti untuk perumahan mewah. Kalau sudah jadi pastinya masyarakat tidak boleh masuk. Bahkan perahu mendekat di pulau itu diusir. Anak-anak kami main sepeda pancal disana juga tidak boleh. Memangnya yang menghuni disana itu siapa? Tidak mau mendekat dengan rakyat jelata" kata Sodik warga Kedung Cowek yang sedang menguras perahunya.
Meski PT Granting Jaya sudah mensosialisasikan niatnya, bahwa nanti para nelayan dibuatkan satu pulau khusus. Rencana nanti, di pulau itu akan dibuatkan cool storage, gudang pendingin tempat menyimpan ikan, tempat pengalengan ikan, perumahan baru.
Hal tersebut langsung dibantah oleh Fathul koordinator KUB Nelayan Kedung Cowek. "Semua itu kami yakin harapan palsu. Omong kosong dan tak segampang itu," tegasnya.
Agung Pramono Purnawiran Pangarmatim selaku juru runding seraya meyakinkan pulau itu nantinya memberikan kesejahteraan ekonomi yang melebihi dari kehidupan saat ini.
LPMK wilayah Pesisir Serukan Cari Pemimpin yang Peduli
Puluhan perahu berdatangan dari arah barat mengibarkan bendera hitam tanda berduka. Bendera itu berkibas-kibas bertuliskan Tolak Reklamasi dan Lawan Reklamasi. Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 10 pagi, para KUB (kelompok usaha bersama) Nelayan Wonorejo, Gunung Anyar Tambak, Keputih, Kejawan, Kenjeran, Kedung Cowek dan Nambangan. Tak hanya itu LPMK Keputih, Kejawan, Gunung Anyar Tambak, Medokan Ayu yang dipimpin Ali Yusa selaku koordinator LPMK wilayah Pesisir.
Ali Yusa sangat kesal dengan rencana Reklamasi ini. Kendati LPMK wilayah pesisir pernah mencoba untuk mengkomunikasikan kepada Walikota. Namun dalam perhelatan pengkondisian Pilkada di Graha YKP 2 minggu lalu itu justru tak menemukan Walikota. Melainkan hanya Armuji yang menyarankan agar datang di rumah Aspirasinya di jalan Walikota Mustajab.
Alhasil setelah didatangi di rumah aspirasi tak membuahkan hasil yang menyenangkan. "Kasus itu sudah ditangani DPRD Kota Surabaya," jawab Ali Yusa singkat menirukan ucapan Wakil Walikota Surabaya, Armuji.
Ali Yusa menduga apakah jawaban itu sebagai simbol tidak pedulinya pengayom masyarakat kepada warga. "Kalau memang Walikota dan Wakilnya tidak memperdulikan keluhan kami. Kami akan mempersatukan LPMK wilayah pesisir dan mencari dukungan kepada LPMK Surabaya yang peduli terhadap laut dan nelayan. Kami akan mengambil sikap untuk abstain dalam pilkada Walikota sebagai bentuk keprihatinan yang sangat dalam," urainya.
Baca juga: DPRD Soroti Pemasangan Tiang dan Kabel Wifi di Kota Pasuruan
LPMK Kejawan Abdul Rochim menambahkan bahwa aksi keprihatinan ini perlu disampaikan ke seluruh RW dan RT se Surabaya, agar ikut membela menjaga laut dan menjaga mangrove Surabaya. "Figur pemimpin Surabaya yang akan datang, harus sosok yang peduli terhadap masyarakat. Pemimpin model itu yang harus kita cari," tegasnya.
Solidaritas Nelayan tunggu Komando
Tak hanya LPMK wilayah pesisir, ada elemen lain hadir dalam aksi tersebut. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia kota Surabaya selaku pengayom nelayan setia hadir turut membela mati-matian. Dukungan advokasi di bidang hukum juga diterjunkan oleh HNSI.
Khoirul selaku bidang hukum HNSI mengingatkan keras. "Bila pemerintah kota dam pusat tidak mengindahkan protes kita. Dalam waktu singkat dukungan nelayan dari Lamongan, Pasuruan, Probolinggo, Madura, Sidoarjo, Tuban dan Banyuwangi, siap ikut aksi solidaritas Nelayan tertindas. Tinggal komando ketua HNSI memberikan peritah turun. Mereka akan turun," bebernya.
Mestinya Pemerintah lebih memperhatikan kepentingan masyarakat kelas bawah. Dalam kehidupan yang sulit jangan mereka dihimpit lagi oleh kepentingan oligarki kapitalis. "Upaya jahat ini" imbuh Khoirul.
Pegang Kemudi Jaga Layar Pecahkan Ombak
Baca juga: Inspektorat Ngaku Tidak Ada Surat Perintah Kejari Ngawi Periksa Terdakwa Notaris Nafiaturrohmah
Tiap aksi sosial tak pernah ketinggalan perjuangan kaum pemuda. Aksi tolak reklamasi juga di bentangkan kain mori (kain pembungkus orang mati) bertuliskan "Tolak Reklamasi" dari para pemuda berjaket almater warna biru dengan simbol ganesha.
Mereka yang muda ini dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Uniar). Sedikit sepuluh orang sambil mbentang spanduk dan mencagklong TOA berorasi diatas perahu.
"Tak henti-hentinya rakyat dibikin resah oleh pemerintah. Biaya BBM, kebutuhan bahan pokok makanan, uang biaya kuliah dan sekarang bikin Reklamasi yang merusak laut. Mematikan mata pencaharian nelayan dan merusak hutan mangrove. Budaya nelayan akan dikemanakan" kata Erdogan Thayyib dari BEM Unair berapi-api.
Erdogan menambahkan berharap Presiden mendatang dengan pasangannya yang masih muda itu lebih mau memperhatikan nasib rakyat kecil. "Masak sih tontonan di televisi tak henti-hentinya mewartakan pejabat korupsi. Masak hal itu akan menjadi panutan kami. Kami sempat menduga-duga jangan sampai biaya Rp72 triliun itu bukan sebagian digunakan ongkos biaya pilpres dan pilkada. Semoga tidak. Ngeri lihat nasib negeri ini bila niat jahat tiada henti" keluhnya.
BEM Unair bersama Fathir Koordinator Aliansi Pelajar Indonesia (API) rencananya menggalang seluruh mahasiswa se Surabaya ikut aksi keprihatinan ini. "Kami para pemuda menyerukan pegang kemudi kuat-kuat, jaga arah layar pecahkan ombak," pungkasnya mengepalkan tangan tanda perlawanan. (Heroe Budiarto, Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim)
Editor : Redaksi