Potretkota.com - Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur atau dikenal Bemnus Jatim Helvin Rosiyanda Putra, menyoroti kebijakan naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Sebelumya PPN 11 persen berlaku tahun 2022, kini bertambah satu persen awal tahun 2025.
Menurut Helvin, satu detik setelah keluar dari bilik suara pada Pemilu 2024, suara masyarakat tidak lagi didengarkan. Sampai saat ini sudah banyak peristiwa yang sangat memilukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini.
Baca juga: Desak Audit Total, AMAK Soroti Revitalisasi Pasar Keputran
“Semakin hari rakyat bukan semakin dientaskan dari kemiskinan, namun semakin hari semakin dijerat, salah satunya dengan kenaikian tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang rencananya akan mulai dijalankan per 1 Januari 2025, dengan landasan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(UU HPP), “ kata Helvin, Senin (23/12/2024).
Helvin mengingatkan PPN 12% memiliki tujuan yang bagus untuk memenuhi kebutuhan negara dan menutup defisit. “Tetapi harus dikaji ulang agar tidak salah sasaran dan perhitungan waktu yang pas, dan jikalau pun jadi naik pendapatan rakyat harus disesuaikan agar cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa merata, bukan hanya tuntas membangun bangunan besar yang ada dikalimantan itu,” ujarnya.
Selain itu, Helvin juga menyoroti dampak kepada sektor rakyat miskin, rentan miskin dan menengah. Kenaikan 1% PPN, disebebutnya berdampak luar biasa mulai dari mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan non esensial seperti pendidikan dan kesehatan, mengurangi daya beli masyrakat, cita tabungan jangkan panjang semakin pendek.
Baca juga: DPRD Soroti Pemasangan Tiang dan Kabel Wifi di Kota Pasuruan
Kenaikan PPN tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi, tetapi sangat mencekik baik petani, pengusaha maupun sampai sektor pariwisata. “PPN juga akan menyebabkan harga beberapa kebutuhan pangan maupun bangunan akan mengalami lonjakan. Apalagi setelah tahun baru kita pada dihadapkan dengan persiapan bulan ramadhan,“ urainya.
Disisi lain, Helvin mengharapkan pemerintah benar-benar fokus pada kepentingan rakyat terlebih dahulu sesuai visi-misi yang akan dibangun pada masa kampanye itu. “Memang kebutuhan pembangunan pemerintah besar dan banyak PR yang harus diselesaikan seperti IKN, tol dan pembagunan-pembangunan strategis lainnya, oleh karena itu harus direncanakan dengan se konfrehensif mungkin,” jelasnya
Baca juga: Inspektorat Ngaku Tidak Ada Surat Perintah Kejari Ngawi Periksa Terdakwa Notaris Nafiaturrohmah
“Masih banyak sektor-sektor yang bisa dimanfaatkan pemerintah seperti tambang ilegal, dana operasional menteri sampai dana program kerja menteri, dan menegaskan kembali pejabat-penjabat yang korupsi,“ tambah Helvin.
Bagi Helvin, sudah seharusnya Menteri Keuangan memberikan kebijakan pelapis seperti subsidi dan insentif pajak, untuk membantu kelompok yang terdampak dan sudah sewajibnya para wakil rakyat memikirkan naiknya PPN dapat memberikan dampak positif jangka panjang tanpa harus membebani perekonomian secara drastis. (*/Hyu)
Editor : Redaksi