Potretkota.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo resmi meluncurkan program “Jumat Fraksi PKB” dalam kegiatan sarasehan politik yang digelar pada Jumat (1/5/2026).
Program ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat sekaligus menjawab berbagai persoalan daerah yang masih belum terselesaikan.
Baca juga: Sri Setyo Pertiwi alias Ning Tiwik Dituntut Jaksa 6 Tahun Penjara
Kegiatan yang berlangsung di Jie Poek DW Sidoarjo tersebut tidak hanya menjadi forum diskusi politik. Mengusung tema “Sarasehan Pendidikan Politik – Internalisasi Nilai Perjuangan melalui Halal Bihalal dan Optimalisasi Program Jumat Fraksi PKB”, acara ini juga menjadi ruang refleksi dan konsolidasi kader.
Program “Jumat Fraksi PKB” merupakan inisiatif dari DPP PKB yang diimplementasikan hingga ke tingkat daerah. Momentum peluncuran ini menegaskan peran legislator PKB di DPRD agar lebih responsif, terstruktur, dan rutin dalam menyerap aspirasi masyarakat setiap pekan.
Ketua DPC PKB Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, SM, menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk mengoptimalkan fungsi representasi wakil rakyat. “Ini bukan soal ada atau tidaknya kinerja, tetapi bagaimana kita memperkuat peran agar lebih tajam dalam menyerap aspirasi dan mengawal pembangunan,” ujarnya.
Abdillah Nasih menambahkan, kebijakan tersebut merupakan jawaban atas berbagai pekerjaan rumah besar di Sidoarjo, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian serius.
Menurutnya, legislator harus hadir sebagai penghubung nyata antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. “Anggota dewan adalah lidah masyarakat. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan keluhan,” tambahnya.
Baca juga: Jual Beli Jabatan, Kades di Tulangan Diputus 4 Tahun Penjara
Peluncuran program ini ditandai secara simbolis dengan tabuhan rebana oleh Ketua Fraksi PKB, H. Dhamroni Chudlori, bersama seluruh anggota Fraksi PKB Sidoarjo. Mulai dari anggota senior seperti H. Usman, M.Kes., dan Ainun Jariyah, hingga anggota termuda, Rizza Ali Faizin, turut hadir dalam momentum tersebut.
Simbol tersebut mencerminkan semangat kolektif, kekompakan, serta kesiapan kader untuk turun langsung ke tengah masyarakat.
Dhamroni menegaskan bahwa secara formal, fungsi fraksi di DPRD mencakup pengawasan kebijakan, pembahasan regulasi, serta penyerapan aspirasi publik. Program “Jumat Fraksi PKB” akan menjadi penguat sistem kerja yang lebih terjadwal dan terukur.
“Setiap Jumat menjadi momentum resmi untuk menyerap aspirasi. Namun, pada praktiknya, anggota fraksi tetap dapat menerima masukan kapan saja dan di mana saja,” jelasnya.
Baca juga: Catut Gubernur Khofifah, Jaksa Dapati Terdakwa Sri Setyo Pertiwi Pergi Luar Kota Tanpa Kursi Roda
Ia juga menekankan bahwa aspirasi yang diterima tidak hanya dicatat, tetapi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan di DPRD sebagai dasar pertimbangan kebijakan.
Dalam perspektif regulasi, fungsi tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan peran DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk penyerapan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.
Bagi Rizza Ali Faizin, peluncuran program “Jumat Fraksi PKB” ini menjadi penanda babak baru, di mana ruang aspirasi tidak lagi bersifat pasif menunggu, melainkan aktif dijemput dari desa hingga pusat pengambilan kebijakan. (SR)
Editor : Redaksi