Potretkota.com - Pilkada Jawa Timur memang masih jauh. Namun, mesin politik mulai terasa bergerak. Nama-nama calon belum resmi bermunculan, tetapi manuver elite, konsolidasi partai, hingga pembentukan jejaring kekuasaan sudah mulai terbaca.
Jawa Timur memiliki tradisi politik yang unik. Di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar kedua di Indonesia ini, teori politik sering kali tak berjalan lurus. Ketua partai belum tentu menang. Wakil Gubernur belum tentu otomatis naik menjadi Gubernur. Bahkan figur yang paling populer sekalipun bisa tergelincir ketika berhadapan dengan realitas politik Jawa Timur yang kompleks.
Baca juga: Pancasila dari Sukarno hingga Prabowo, Sejarah Tafsir Presiden
Sejarah sudah membuktikannya. Nama seperti Soenarjo maupun Ridwan Hisjam pernah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur. Kemudian, ada Soetjipto Soedjono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Baik Soenarjo, Ridwan Hisjam, dan Soetjipto pernah memiliki pengaruh besar dalam organisasi kepartaian. Namun posisi ketua partai ternyata tidak cukup untuk membuka pintu Grahadi.
Fenomena serupa terjadi pada kursi Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam logika politik umum, Wakil Gubernur memiliki peluang besar merebut kursi Gubernur. Mereka memiliki panggung kekuasaan, akses birokrasi, dan tingkat pengenalan publik yang tinggi. Namun Jawa Timur memiliki cerita berbeda.
Soenarjo maupun Saifullah Yusuf atau Gus Ipul adalah contoh bagaimana popularitas, pengalaman, dan jaringan politik yang luas belum tentu berujung kemenangan. Ketika momentum tiba, kursi Gubernur sulit diraih.
Kini sejarah yang sama seolah sedang menguji Emil.
Sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak tentu memiliki hampir seluruh modal politik yang dibutuhkan: berpendidikan, berpengalaman, memiliki akses politik nasional, serta diterima oleh kalangan profesional dan pemilih muda.
Posisinya akan semakin kuat apabila dalam Musda 2026, Emil kembali dipercaya memimpin Partai Demokrat Jawa Timur. Namun di titik itulah paradoks politik Jawa Timur kembali muncul.
Jika melihat rekam jejak politik Provinsi Jawa Timur, kekuatan partai bukanlah faktor tunggal yang menentukan kemenangan. Jawa Timur bukan hanya arena pertarungan partai politik. Di sini, pengaruh pesantren, jaringan kiai, organisasi kemasyarakatan, birokrasi, pengusaha daerah, hingga tokoh-tokoh lokal sering kali lebih menentukan daripada sekadar mesin partai.
Di tengah gunjingan para politisi, diam-diam muncul nama lain yang mulai diperbincangkan oleh beberapa pengamat politik, yaitu Adhy Karyono.
Sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menempati posisi yang sangat strategis. Ia bukan anggota partai, tetapi memiliki akses terhadap jaringan birokrasi hingga ke kabupaten dan kota. Sebagai pembina aparatur sipil negara melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), pengaruhnya menjangkau ribuan pegawai pemerintahan di Jawa Timur.
Yang menarik, Adhy Karyono bukan sosok baru dalam lingkaran Khofifah Indar Parawansa. Keduanya telah bekerja bersama sejak era Kementerian Sosial. Loyalitas dan kedekatan tersebut membuat beberapa pihak meyakini Adhy Karyono menjadi salah satu opsi figur yang diperhitungkan.
Baca juga: Partai Demokrat Jatim Berpotensi Ganti Pengurus Jelang Pemilu 2029
Apalagi nama Adhy Karyono mulai dikaitkan dengan sejumlah figur muda dari kalangan pesantren. Salah satunya Muhammad Al Barra atau Gus Barra, putra pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, yang selama ini dikenal memiliki pengaruh besar dalam peta politik dan sosial Jawa Timur.
Meski masih sebatas spekulasi, perpaduan jaringan birokrasi dan pesantren merupakan formula yang memiliki daya tarik tersendiri dalam politik Jawa Timur. Apalagi, Adhy Karyono dan keluarga Gus Barra dipandang memiliki kedekatan emosional yang telah terjalin cukup lama dengan Khofifah.
Sementara itu, hubungan Khofifah dan Emil dibangun tidak semata-mata atas kedekatan personal, melainkan juga dipengaruhi oleh konfigurasi politik nasional yang melatarbelakangi terbentuknya pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.
Adhy Karyono bukan hanya birokrat karier. Ia pernah memimpin Jawa Timur sebagai Penjabat Gubernur dalam masa transisi pemerintahan. Meski bersifat sementara, pengalaman tersebut memberinya kesempatan memahami secara langsung dinamika birokrasi, politik, dan tata kelola pemerintahan di tingkat tertinggi Jawa Timur.
Selain itu, Adhy Karyono saat ini juga dikelilingi oleh sejumlah praktisi hukum yang memiliki afiliasi dengan pengurus partai politik pemilik kursi mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.
Kombinasi jaringan patronase politik dan rekam jejak panjang di birokrasi pemerintahan menempatkan Adhy Karyono sebagai figur yang berpotensi menjadi salah satu aktor penting dalam dinamika politik mendatang.
Baca juga: Biaya Rekomendasi Partai Pemenangan Sugiri Sancoko dan Lisdyarita Terungkap dalam Sidang
Karena itulah sebagian pengamat mulai melihat kemiripan pola dengan Soekarwo. Sebelum menjadi gubernur, Soekarwo menjabat Sekretaris Daerah (Sekda). Pakde Karwo, sapaan akrabnya, dikenal sebagai birokrat yang memahami detail pemerintahan dan peta kekuatan daerah. Meski hanya kader di partai besar, ia mampu membangun simpul-simpul dukungan yang akhirnya mengantarkannya memimpin Jawa Timur selama dua periode.
Tentu masih terlalu dini untuk menyamakan posisi Adhy Karyono dengan Soekarwo sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Namun, munculnya nama tersebut dalam percakapan politik setidaknya menunjukkan bahwa peta politik Jawa Timur pasca-Khofifah belum memiliki kepastian arah dan masih sangat terbuka terhadap manuver berbagai kekuatan.
Di sisi lain, Emil tetap berada di barisan terdepan. Ia memiliki keuntungan sebagai petahana, pengalaman pemerintahan, jaringan nasional, serta dukungan internal partai yang relatif kuat. Jika mampu memperluas pengaruhnya ke lingkungan pesantren, kelompok masyarakat akar rumput, dan elite lintas partai, peluangnya menuju Grahadi satu sangat terbuka.
Namun sejarah Jawa Timur selalu mengajarkan satu hal, jalan menuju Grahadi tidak pernah sederhana.
Dalam politik Jawa Timur, pemenang sering kali bukan mereka yang paling ramai dibicarakan hari ini. Pemenang adalah mereka yang mampu mengonsolidasikan partai, birokrasi, pesantren, dan jaringan sosial menjadi satu kekuatan politik yang utuh.
Maka menjelang era pasca-Khofifah, pertanyaan yang sesungguhnya bukan apakah Emil Dardak mampu menjadi gubernur berikutnya. Pertanyaannya adalah apakah Jawa Timur akan kembali mengikuti jalur yang sudah diprediksi banyak orang, atau justru melahirkan kuda hitam baru dari lingkaran kekuasaan yang selama ini bergerak senyap di balik layar? (Stk/Hyu)
Editor : Redaksi