Potretkota.com - Di tengah ambisi Indonesia membangun kekuatan maritim, persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan kapal nelayan yang layak, aman, terjangkau, dan sesuai dengan karakter wilayah penangkapan ikan.
Hal tersebut disampaikan Ali Yusa, Kepala Living Lab Maritime UMG sekaligus anggota Tim Independent Forum Mitigasi Pesisir dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, pembangunan sektor perikanan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, pembangunan pelabuhan, dan fasilitas pengolahan hasil laut. Kualitas armada nelayan juga harus menjadi prioritas.
Baca juga: Konsultan dan Dosen di Gresik Terlibat Pungli Dinas ESDM Jatim
"Kapal bagi nelayan bukan sekadar alat transportasi, melainkan alat produksi utama yang menentukan keselamatan, produktivitas, dan pendapatan mereka," ujar Ali Yusa.
Ia mengungkapkan, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disampaikan pada Maret 2025 mencatat sekitar 95 persen kapal perikanan terdaftar menggunakan kayu sebagai material utama. Sementara sekitar 65 persen armada telah berusia lebih dari sepuluh tahun.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peremajaan armada. Namun, Ali mengingatkan agar kebijakan pengadaan kapal tidak dilakukan secara seragam. Kelayakan kapal harus mempertimbangkan konstruksi, stabilitas, kondisi material, mesin, perlengkapan keselamatan, serta kesesuaian dengan wilayah operasi.
"Kapal yang berusia lebih dari sepuluh tahun tidak otomatis tidak layak. Begitu pula kapal baru tidak otomatis aman. Pemerintah harus memastikan kapal yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan nelayan," jelasnya.
Kayu, Fiberglass, dan Baja
Menurut Ali, persoalan modernisasi armada juga berkaitan dengan kemandirian bahan baku dan industri perkapalan nasional.
Selama ini, kayu menjadi material utama kapal tradisional. Namun, ketersediaan kayu dengan kualitas, ukuran, harga, dan legalitas yang sesuai semakin menjadi tantangan. Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem pasokan kayu legal dan berkelanjutan sekaligus memperkuat riset material alternatif.
Ali menegaskan, modernisasi tidak boleh menghilangkan peran pembuat kapal tradisional. Pengetahuan lokal mereka perlu diperkuat melalui dukungan rekayasa, standar teknis, dan teknologi baru.
Selain kayu, fiberglass reinforced plastic (FRP) dan baja juga berpeluang dikembangkan sesuai kebutuhan armada.
Untuk kapal FRP, kualitas konstruksi sangat ditentukan oleh jenis resin, serat penguat, ketebalan laminasi, proses pengerasan, dan kompetensi tenaga kerja. Penerapan SNI 9131:2023 tentang material dan ukuran konstruksi kapal penangkap ikan berbahan FRP dengan panjang hingga 12 meter juga perlu disertai sertifikasi tenaga kerja dan pengawasan produksi.
Sementara itu, kapal baja dapat menjadi alternatif bagi kelompok armada tertentu. Indonesia memiliki potensi industri baja, fabrikasi, pengelasan, dan pembangunan konstruksi kapal yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perikanan.
Namun, penggunaan baja harus memperhitungkan bobot kapal, stabilitas, kebutuhan mesin, perlindungan korosi, serta biaya pembangunan dan perawatan.
"Setiap material memiliki karakteristik dan konsekuensi teknis. Kapal baja bukan jawaban tunggal untuk semua nelayan. Yang terpenting adalah kesesuaian desain dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi penggunanya," paparnya.
Ali mengusulkan pengembangan desain standar kapal berdasarkan kelompok ukuran, seperti 7 GT, 10 GT, dan 15–20 GT. Setiap desain perlu dilengkapi perhitungan teknis, spesifikasi material, mesin, kapasitas muatan, stabilitas, serta estimasi biaya pembangunan dan perawatan.
Ali menyambut agenda pemerintah melalui program Kampung Nelayan Merah Putih dan rencana pembangunan 1.582 kapal perikanan secara bertahap pada 2026–2028 dengan produksi di dalam negeri.
Menurutnya, program tersebut dapat menjadi momentum memperkuat industri perkapalan nasional. Namun, keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari jumlah kapal yang dibangun.
Baca juga: Menakar Tri Prakoso dan Sri Rahayu di Persimpangan PA GMNI
"Pertanyaan paling penting bukan hanya berapa kapal yang berhasil dibangun, tetapi berapa yang benar-benar digunakan, apakah biaya operasionalnya terjangkau, apakah suku cadang tersedia, dan apakah pendapatan bersih nelayan meningkat," katanya.
Karena itu, pengadaan kapal harus terintegrasi dengan pembiayaan, ketersediaan bahan bakar, alat tangkap, awak terampil, bengkel perawatan, fasilitas pendaratan, rantai dingin, koperasi, dan akses pasar.
Ia juga mendorong galangan kapal menjadi mitra jangka panjang nelayan, bukan sekadar penyedia jasa pembangunan kapal. Perguruan tinggi teknik perkapalan dapat menjembatani kebutuhan nelayan dengan kemampuan industri melalui pengembangan desain, pengujian material, pengawasan produksi, pelatihan, dan teknologi pemantauan kondisi kapal.
"Perguruan tinggi jangan hanya menghasilkan penelitian yang berhenti di jurnal ilmiah. Pengetahuan desain dan rekayasa harus bisa diterapkan di galangan rakyat dan memberikan manfaat langsung bagi nelayan," ujarnya.
JALAMU dan Peran Muhammadiyah
Di luar pemerintah dan industri, Ali melihat Muhammadiyah memiliki potensi memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU).
Sosialisasi pedoman JALAMU pada Januari 2026 dan pengukuhannya di Jawa Timur pada 25 Januari 2026 dinilai dapat menjadi momentum pengembangan gerakan ekonomi nelayan yang lebih terstruktur.
Ali mengusulkan empat agenda strategis bagi JALAMU, yakni pendataan kondisi dan kebutuhan peremajaan armada, pengembangan koperasi produktif, konsolidasi perguruan tinggi Muhammadiyah untuk riset desain kapal dan teknologi keselamatan, serta penguatan akses pasar dan distribusi hasil perikanan.
Baca juga: Membaca Ulang Sejarah, Di Mana Sukarno Ketika Sumpah Pemuda?
"JALAMU harus hadir menjawab persoalan riil nelayan. Bukan sekadar membentuk organisasi, tetapi membantu pembiayaan, memperkuat koperasi, membuka akses pasar, dan menghubungkan nelayan dengan teknologi," tegasnya.
Menurut Ali, Muhammadiyah dapat berperan sebagai kekuatan masyarakat sipil yang mengorganisasi nelayan dan memperkuat kapasitas ekonomi mereka, tanpa menggantikan fungsi pemerintah maupun industri.
Ali menilai Jawa Timur berpeluang menjadi daerah percontohan revitalisasi armada nelayan, khususnya di sentra perikanan Gresik, Lamongan, Tuban, dan Madura.
Tahap awal yang perlu dilakukan adalah memetakan kapal nelayan di bawah 20 GT berdasarkan jumlah, usia, material, kondisi teknis, wilayah operasi, biaya perawatan, dan kebutuhan peremajaan.
Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi juga perlu mengidentifikasi kemampuan galangan kayu, fiberglass, dan baja. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar pengembangan desain dan pembangunan prototipe kapal yang melibatkan nelayan sebagai pengguna.
"Jawa Timur memiliki peluang membangun model kolaborasi antara pemerintah, industri galangan, perguruan tinggi, Muhammadiyah, dan kelompok nelayan. Kita bisa memulainya dari beberapa sentra perikanan sebelum dikembangkan ke daerah lain," ungkapnya.
Ali menegaskan, indikator keberhasilan modernisasi armada harus mencakup jumlah kapal yang benar-benar beroperasi, tingkat keselamatan, biaya perawatan, peningkatan pendapatan bersih nelayan, serta keterlibatan industri galangan lokal. Peningkatan kapasitas armada juga harus sejalan dengan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.
"Kemandirian maritim bukan hanya tentang luas laut dan besarnya potensi ikan. Kemandirian harus terlihat dari kemampuan bangsa membangun kapal, menyediakan bahan baku, mengembangkan teknologi, dan merawat armadanya sendiri," pungkasnya. (Hyu)
Editor : Redaksi