Potretkota.com - Menjelang pemilihan kepengurusan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur periode 2026–2031, persoalan konsolidasi internal dan pembenahan organisasi menjadi perhatian sejumlah alumni. PA GMNI dinilai perlu melakukan otokritik sebelum menentukan figur yang akan memimpin organisasi lima tahun ke depan.
Hal tersebut disampaikan Dodi Indra Kusuma, S.H., Advokat sekaligus Alumni GMNI Lamongan. Menurutnya, momentum pergantian kepemimpinan tidak semestinya hanya menjadi ajang perebutan posisi, tetapi harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi kondisi organisasi secara menyeluruh.
Baca Juga: Membaca Ulang Sejarah, Di Mana Sukarno Ketika Sumpah Pemuda?
Dodi menilai, PA GMNI Jawa Timur masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah mendasar. Mulai dari belum optimalnya program kerja, minimnya ruang dialog yang produktif, persoalan perpecahan antarkelompok alumni, hingga belum tersedianya sekretariat bersama sebagai pusat aktivitas organisasi.
"Organisasi harus berani melihat dirinya sendiri secara jujur. Kita tidak bisa terus berbicara tentang kebesaran sejarah GMNI, sementara persoalan mendasar organisasi belum terselesaikan. Alumni membutuhkan program kerja yang jelas, ruang komunikasi yang sehat, dan sekretariat bersama sebagai rumah organisasi," ujar Dodi.
Ia menyebut, keempat persoalan tersebut saling berkaitan. Ketiadaan sekretariat membuat aktivitas organisasi tidak memiliki pusat koordinasi yang memadai. Sementara itu, lemahnya program kerja menyebabkan aktivitas organisasi sulit diukur keberhasilannya.
Di sisi lain, perbedaan pandangan yang tidak dikelola secara dewasa berpotensi memperlebar jarak antarkelompok alumni. Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat provinsi, tetapi juga sampai ke daerah, termasuk Kabupaten Lamongan.
"Sebagai alumni dari Lamongan, kami berharap PA GMNI Jawa Timur bisa menjadi rumah bersama. Jangan sampai kader dan alumni di daerah justru kehilangan arah karena organisasi belum mampu membangun komunikasi dan konsolidasi secara utuh," tambahnya.
Kepemimpinan Harus Mengutamakan Rekonsiliasi dan Kerja Nyata
Mengutip pemikiran filsuf Karl Popper mengenai piecemeal social engineering, Dodi berpandangan bahwa perubahan organisasi harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan terbuka terhadap kritik.
Menurutnya, organisasi yang sehat bukan organisasi yang menutup ruang perbedaan, melainkan organisasi yang menjadikan kritik sebagai instrumen perbaikan.
Karena itu, ia menilai kepemimpinan PA GMNI Jawa Timur periode 2026–2031 membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki popularitas dan jaringan, tetapi juga kemampuan merangkul berbagai kelompok alumni.
Ada tiga agenda yang menurutnya harus menjadi prioritas kepengurusan mendatang. Pertama, menyusun program kerja yang terukur dan memiliki penanggung jawab yang jelas. Kedua, membangun rekonsiliasi serta membuka ruang dialog bagi seluruh kelompok alumni. Ketiga, merealisasikan sekretariat bersama sebagai pusat administrasi, koordinasi, dan penyimpanan arsip organisasi.
"Ketua dan sekretaris nantinya tidak cukup hanya menyampaikan slogan. Mereka harus bisa menunjukkan apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa hasilnya. Organisasi harus kembali dihidupkan melalui kerja nyata," tegasnya.
Tri Prakoso Dinilai Memiliki Modal Gagasan dan Jaringan Ekonomi
Dalam dinamika pemilihan kepengurusan PA GMNI Jawa Timur, Dodi turut mencermati munculnya nama Tri Prakoso, S.H., M.H.P. yang dikaitkan dengan gagasan Gotong Royong Mewujudkan PA GMNI yang Berdikari secara Ekonomi dan Berdaulat secara Politik.
Menurut Dodi, Tri Prakoso memiliki sejumlah modal yang menarik untuk dikembangkan dalam kepemimpinan organisasi, terutama dari sisi pemikiran, pengalaman profesional, dan jejaring ekonomi.
Tri Prakoso dikenal sebagai praktisi hukum, pengusaha sektor energi, aktivis, dan penulis opini. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember dan Universitas Airlangga. Rekam aktivitasnya juga berkaitan dengan GMNI Jember serta gerakan Pro Demokrasi 1998.
Di bidang profesional, Tri Prakoso memiliki keterlibatan dalam organisasi sektor minyak dan gas, antara lain melalui Kadin Jawa Timur dan Hiswana Migas. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk mendorong penguatan ekonomi organisasi maupun pemberdayaan alumni.
Dodi juga menyoroti produktivitas intelektual Tri Prakoso melalui sejumlah tulisan yang membahas persoalan ekonomi, hukum korporasi, demokrasi, politik, hingga geopolitik.
"PA GMNI membutuhkan tradisi intelektual yang hidup. Pemimpin harus memiliki keberanian menyampaikan gagasan, menguji pemikiran, dan membuka diri terhadap kritik. Dalam hal ini, pengalaman Tri Prakoso di bidang hukum, usaha, dan aktivitas intelektual merupakan modal yang patut dipertimbangkan," ungkapnya.
Selain itu, kedekatan Tri Prakoso dengan kalangan pesantren dan santri juga dinilai memiliki relevansi dengan karakter sosial masyarakat Jawa Timur.
Menurut Dodi, pesantren bukan hanya institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat.
"Jawa Timur memiliki kekuatan sosial yang besar melalui pesantren dan komunitas santri. Kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat menjadi modal penting untuk memperluas jejaring kebangsaan dan memperkuat semangat gotong royong," katanya.
Meski demikian, Dodi mengingatkan bahwa kekuatan jaringan dan gagasan harus dibuktikan melalui program konkret yang memberikan manfaat bagi organisasi.
Sri Rahayu Dinilai Memiliki Modal Integritas dan Ketelitian Organisasi
Baca Juga: Membaca Pola Politik Kelangkaan Pertalite
Selain Tri Prakoso, nama Dra. Sri Rahayu juga menjadi perhatian dalam dinamika kepemimpinan PA GMNI Jawa Timur.
Sri Rahayu merupakan politisi senior dan alumni GMNI Malang yang memiliki pengalaman di bidang legislatif. Ia menempuh pendidikan di IKIP Negeri Malang, yang kini dikenal sebagai Universitas Negeri Malang.
Dalam Pemilu 2024, Sri Rahayu terpilih sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VI dengan perolehan sekitar 111 ribu suara. Namun, menjelang pelantikan, ia mengundurkan diri sehingga kursi tersebut kemudian ditempati Romy Soekarno.
Bagi Dodi, pengalaman dan perjalanan politik Sri Rahayu dapat menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya integritas, ketelitian, serta kesediaan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan filosofi Jawa, yakni semeleh, sebuah sikap menerima dan tidak selalu memaksakan kehendak untuk memperoleh sesuatu.
"Di dalam organisasi, tidak semua orang harus berada di posisi paling depan. Ada kalanya seseorang justru memberikan kontribusi terbesar melalui kerja-kerja administratif, konsolidasi, dan penguatan kelembagaan. Nilai semeleh menjadi penting ketika organisasi sedang membutuhkan ketulusan untuk bekerja bersama," jelasnya.
Menurut Dodi, apabila Sri Rahayu mendapatkan amanah dalam posisi strategis organisasi, pengalaman legislatif dan ketelitian yang dimilikinya dapat diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan.
Salah satu agenda mendesak yang perlu diperhatikan adalah pembentukan sekretariat bersama agar PA GMNI memiliki pusat administrasi dan aktivitas yang berkelanjutan.
Lima Agenda yang Perlu Diuji dalam 100 Hari Pertama
Lebih jauh, Dodi mengusulkan sejumlah agenda konkret yang perlu menjadi komitmen kepengurusan baru PA GMNI Jawa Timur.
Pertama, menerbitkan program kerja tertulis dalam 100 hari pertama dengan target, indikator keberhasilan, serta penanggung jawab yang jelas.
Kedua, merealisasikan sekretariat bersama sebagai pusat administrasi, koordinasi, dokumentasi, dan arsip organisasi.
Ketiga, membuka dialog dengan seluruh kelompok alumni di Jawa Timur, termasuk berbagai elemen alumni di Surabaya, tanpa diskriminasi maupun eksklusi politik organisasi.
Baca Juga: Keputusan Bisnis Bukan Kejahatan, tetapi Bukan Pula Tameng Korupsi
Keempat, membangun distribusi dan pemberdayaan kader alumni ke berbagai sektor strategis, seperti pemerintahan, dunia usaha, koperasi, pendidikan, hukum, dan profesi lainnya.
Kelima, menyusun aturan benturan kepentingan yang transparan agar hubungan organisasi dengan dunia usaha maupun politik tidak menghilangkan independensi PA GMNI.
"Kalau berbicara tentang berdikari secara ekonomi dan berdaulat secara politik, organisasi juga harus memiliki tata kelola yang sehat. Jangan sampai kedekatan dengan kepentingan ekonomi atau politik justru membuat organisasi kehilangan independensinya," kata Dodi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari sikap tribalisme atau fanatisme kelompok yang berlebihan. Mengutip pemikiran Steven Pinker dalam Enlightenment Now, kemajuan membutuhkan rasionalitas, kerja sama, dan kemampuan melampaui sekat-sekat kelompok.
PA GMNI Harus Kembali Menjadi Rumah Bersama
Dodi menegaskan bahwa pandangannya terhadap Tri Prakoso dan Sri Rahayu bukan merupakan bentuk pengultusan terhadap figur tertentu. Keduanya, menurutnya, memiliki kelebihan dan kapasitas yang dapat dipertimbangkan, tetapi tetap harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Tri Prakoso dinilai memiliki modal berupa gagasan, jaringan profesional, pengalaman usaha, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok. Sementara Sri Rahayu memiliki pengalaman politik, kapasitas kelembagaan, serta karakter ketelitian yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
Namun, menurutnya, kualitas personal tersebut baru akan memiliki arti apabila diwujudkan melalui kerja kolektif.
"Jangan sampai pemilihan kepengurusan hanya menghasilkan pergantian nama, tetapi tidak menghasilkan perubahan keadaan. Siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah harus mampu membuktikan bahwa PA GMNI adalah rumah bersama, bukan rumah bagi satu kelompok saja," ujarnya.
Ia berharap momentum pemilihan kepengurusan periode 2026–2031 menjadi kesempatan untuk mengakhiri fragmentasi dan mengembalikan organisasi pada semangat persatuan, gotong royong, serta pengabdian kepada masyarakat.
"Rumah ini memang belum selesai. Tetapi rumah yang belum selesai bukan berarti rumah yang gagal. Selama penghuninya mau jujur melihat kekurangan, bersedia memperbaiki, dan mau membangun bersama, PA GMNI Jawa Timur masih memiliki masa depan yang besar," pungkas Dodi Indra Kusuma.
Bagi Dodi, tantangan terbesar PA GMNI Jawa Timur ke depan bukan sekadar menentukan siapa yang menjadi ketua dan sekretaris, melainkan memastikan bahwa organisasi mampu berdamai dengan dirinya sendiri sebelum berbicara lebih jauh tentang kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik. (*)
Editor : Redaksi
