Potretkota.com - Sebagai petahana, kualitas Jokowi sebagai Calon Presiden 2019-2024 disebut seperti lomba cerdas cermat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Hedi Dediyansah di DPD Gerindra Jatim.
Menurutnya, di debat Kamis (17/1/2019) lalu, Jokowi-Ma'ruf harusnya memaparkan visi dan misi, bukan sebatas menjawab pertanyaan. Karena dianggap sekadar menjawab pertanyaan. Jadi kesannya, debat tersebut sepecrti lombah cerdas cermat.
Baca juga: Pancasila dari Sukarno hingga Prabowo, Sejarah Tafsir Presiden
"Petahana di pembukaan debat kemarin belum memaparkan visi misinya. Petahana hanya menjawab pertanyaan saja. Seperti cerdas cermat, " kata Hedi pada Potretkota.com di kantornya, Rabu (23/1/2019).
Hedi menambahkan, sekelas petahana di forum debat rugi jika hanya sebatas menjawab pertanyaan. Namun, tidak mengeluarkan isi kepala. Padahal, Calon Presiden itu mampu menelurkan ide gagasan segar untuk pembangunan di setiap lini kehidupan. "Dengan begitu, menurutnya masyarakat dapat menangkap gagasan dari Capresnya. Calon dari petahana tidak mengeluarkan isi kepalanya," ungkapnya.
Menurut Pria yang juga Caleg Gerindra Provinsi Jatim dari Dapil 1 tersebut, hanya pihak penantang yang menyampaikan visi misinya. Sedangkan, Capres dan Cawapres 01 disamping hanya sekadar menjawab pertanyaan.
Baca juga: Partai Demokrat Jatim Berpotensi Ganti Pengurus Jelang Pemilu 2029
Ketua media center Pemenangan Prabowo-Sandi di Jatim itupun menyebut kalau Jokowi-Ma'ruf tidak paham dengan apa yang disampaikan kandidat yang didukungnya. Terkait dengan presiden sebagai chief of law enforcement officer.
Menurut Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim itu, memang dalam trias politika, posisi presiden sebagai eksekutif. Namun, presiden bisa masuk di ketiga lini, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Baca juga: Biaya Rekomendasi Partai Pemenangan Sugiri Sancoko dan Lisdyarita Terungkap dalam Sidang
"Presiden itu bisa masuk di semua lini, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Contoh masalah hukum. Semua hukum tidak lepas dari pertanggungjawabannya presiden sebagai ketua eksekutif yang tertinggi," jelasnya Hadi.
Ia pun melanjutkan, bahwa presiden pun membuat Undang-Undang meski perlu persetujuan legislatif terlebih dahulu. "Presiden bisa buat undang-undang, biarpun harus dapat persetujuan dari DPR," tutup Hadi. (Qin)
Editor : Redaksi