Potretkota.com - Saat ini kita sedang menghadapi negara yang berada dalam ambang kehancuran. Negara-bangsa (nation-state) ini semestinya dibangun atas prinsip kedaulatan rakyat dan dijalankan melalui pemerintahan yang demokratis, menghormati hak asasi manusia (HAM) dan melindungi seluruh warga negara, menegakkan negara hukum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun sebaliknya, sejak rezim Prabowo-Gibran berkuasa, negara dikelola dengan cara-cara otoriter yang ditopang oleh kekuatan militer dan oligarki. Para aktivis dan demonstran dari gerakan masyiarakat sipili yang kritis dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi ditindas, dikriminalisasi lewat UU ITE, ditangkap sewenang-wenang, dianiaya (disiram dengan air keras), dan dipenjara.
Baca Juga: Aktivis 98 Nyatakan Prabowo-Gibran Gagal Mengelola Negara
Hukum dijadikan instrumen politik untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan. Hukum dan militer juga dipakai untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi sekelompok kecil elit-elit politik-kekuasaan dan sekelompok kecil pengusaha (oligarki).
Hasil-hasil kekayaan alam tidak dinikmati oleh rakyat kecil, karena telah dikuasai dan dinikmati oleh oligarki tersebut. Program-program kebijakan pemerintah seperti MBG dan KDMP yang seharusnya direncanakan dan dirancang untuk kesejahteraan rakyat malah menjadi pemborosan anggarannegara dan sumber korupsi bagi berbagai jaringan kekuasaan dari rezim yang berkuasa saat ini.
Dengan kata lain, rezim Prabowo-Gibran, selama 1,5 (satu setengah tahun) berkuasa, dipandang telah gagal mengelola negara. rezim Prabowo-Gibran gagal menjalankan amanat konstitusi, melindungi hak-hak warga negara, menjaga demokrasi, mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, dan memastikan kesejahteraan bersama. Karena kegagalan ini maka muncul krisis legitimasi politik dan moral yang memberi hak kepada rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban.
Kegagalan rezim Prabowo-Gibran dalam mengelola negara ini telah berdampak pada adanya berbagai kemunduran dan kerusakan sistemik yang mengarah pada kehancuran pada negara. Adapun berbagai kemunduran dan kerusakan sistemik yang dimaksud tergambar dengan jelas dari persoalan-persoalan mendasar yang tengah dihadapi oleh bangsa saat ini, yaitu:
Baca Juga: Banjir Surabaya, Ali Yusa: Bukan Akibat Hujan, Tapi Kebijakan
- Memburuknya kondisi sosial-ekonomi rakyat, yang ditandai dengan meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya lapangan pekerjaan, semakin melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan harga BBM dan sembako.
- Pengabaian partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
- Pelemahan negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan.
- Menguatnya KKN dan politik dinasti.
- Militerisasi ruang sipil dan penyempitan kebebasan sipil.
- Maraknya pelanggaran HAM.
- Krisis lingkungan hidup dan perampasan ruang hidup rakyat.
- Menguatnya kartel politik dan oligarki kekuasaan.
- Kegagalan perlindungan kelompok rentan dan minoritas
Adanya berbagai fakta persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut, pada tingkat selanjutnya menyebabkan terjadinya krisis legitimasi politik dan moral terhadap rezim Prabowo-Gibran. Rakyat sudah tidak percaya lagi terhadap rezim Prabowo-Gibran untuk dapat memulihkan dan memperbaikan berbagai kerusakan sistemik yang terjadi pada negara ini. Hal inilah kemudian yang menjadi dasar bagi gerakan masyarakat sipil untuk turun ke jalan menuntut Prabowo-Gibran turun dari kekuasaannya atau mengudurkan diri.
Krisis legitimasi politik dan moral dari gerakan masyarakat sipil dan tuntutan agar Prabowo-Gibran meletakkan jabatannya (mundur) ditandai dengan adanya gelombang aksi dari berbagai kelompok masyarakat sipil, terutama dari mahasiswa, yang dilakukan secara bergantian dan berkelanjutan.
Walaupun saat ini masih cair, baik dari adanya perbedaan isu dan tuntutan maupun dalam kebersamaan aksi, namun gerakan masyarakat sipil ini suatu saat akan mengarah dan bermuara pada sebuah gerakan sosial yang massif dan mengkristal (solid). Sehingga lengsernya Prabowo-Gibran dari tampuk kekuasaan menjadi keniscayaan. (*)
Baca Juga: Sosialisme Indonesia sebagai Jawaban atas Ketimpangan dan Tantangan Keadilan Sosial
Jumat, 26 Juni 2026
Kajian Politik Andreas Pardede Aktivis 98
Editor : Redaksi
