Warga Minta Izin Tambang Tumpang Pitu Dicabut

avatar potretkota.com
  • URL berhasil dicopy

Potretkota.com - Ratusan warga Desa Sumberagung Banyuwangi memenuhi halaman kantor desa Sumberagung untuk mendesak Kepala Desa (Kades), Vivin Agustin, mengeluarkan rekom pencabutan izin tambang emas Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, Senin (25/11/2019).

Warga merasa selama ini keberadaan tambang tidak memberikan manfaat bagi warga desa Sumberagung.

Baca Juga: Terdakwa Anton Sujarwo Dituntut 8 Tahun Serta Kembalikan Rp1,3 M

Vivin Agustin sebagai kepala desa mengatakan, pihaknya harus menerima setiap aspirasi warganya baik yang kontra maupun yang pro tambang. "Kita sebagai pelayan dan sesuai desakan warga masyarakat, saya sepakat membuat surat rekom untuk mencabut surat izin tambang emas Gunung Tumpang Pitu yang akan segera dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur," kata ditemui awak media diruang kerjanya.

Baca Juga: Fee Pabrik Mainan Ngawi Ratusan Juta Mengalir ke Sekdes dan Kasun

Sementara itu, menurut Ari salah seorang warga dari kelompok yang menolak tambang menyebutkan bahwa surat rekom ini bisa sedikit menyalurkan aspirasi kelompok warga tolak tambang yang sudah sangat resah dengan keberadaan perusahaan tambang diwilayahnya selama ini.

"Kita akan segera mengirimkan surat rekom pencabutan izin perusahaan tambang emas Gunung Tumpang Pitu ini ke Gubernur Jawa timur agar segera mendapatkan tanggapan," tambahnya.

Baca Juga: Ahli dari Pengacara Hitung Proyek Pakai Tafsir, Hakim: Seperti Dukun

Setelah surat rekom itu dibacakan oleh Ari dihadapan warga yang hadir kemudian ditandatangani oleh Vivin Agustin, wargapun kemudian terlihat membubarkan diri pulang kerumah masing-masing.

Sekadar untuk diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Setiajit menegaskan, pemerintah provinsi tidak dapat mencabut izin pertambangan tanpa alasan yang jelas. Karena hal itu berkaitan dengan aturan perundangan yang mengatur pemanfaatan lahan untuk pertambangan di Indonesia, yang telah ditetapkan kawasannya Kementerian ESDM. (Qin)

Berita Terbaru