Potretkota.com - Gerakan Putra Daerah (GPD) menggugat Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya. Kedua lembaga ini diminta agar Yayasan Kas Pembangunan (YKP) segera dibubarkan.
GPD menilai, ada sesuatu kejanggalan kebijakan yang dipertahankan. Sehingga, Pemkot Surabaya membentuk lagi YKP dengan pengurus baru, yang mana diketuai oleh Maria Theresia Ekawati Rahayu juga menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya. “PNS kok rangkap jabatan” kata Santos, juru bicara GPD, Rabu (15/7/2020).
Baca Juga: Hakim Tipikor Heran Biro Kesra Pemprov Jatim Beri Hibah Seragam GP Ansor Bondowoso Rp1,2 Miliar
Menurut Santoso, DPRD Surabaya dalam hal ini terkesan diam saja. “Padahal, Dewan memiliki hak interpelasi, tugas dan fungsinya jelas sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintah,” ungkapnya.
Baca Juga: Muscab PKB Sidoarjo Diwarnai Kekecewaan Sejumlah PAC
Santoso berharap, dengan dibubarkannya YKP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim leluasa melakukan pemeriksaan serta penahanan terhadap komplotan pelaku mega korupsi YKP tanpa ada kepentingan. “Kalau sudah bubar, kepentingan sudah tidak ada. Artinya, pelaku kejahatan mega korupsi bisa segera diadili,” tambahnya. (Tio)
Editor : Redaksi
