Potretkota.com - Gabungan Non Government Organization (NGO) di Pasuruan Raya menantang dan mendesak masing-masing bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan membuka berkas riwayat pendidikan yang di sandangnya. Desakan itu disampaikan beberapa NGO saat rilis di Taman Kota Pasuruan, Rabu (16/09/2020) siang.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijakan Rakyat (Pijar) Nusantara, Lujeng Sudarto mengatakan, bersama teman-teman NGO banyak mendengar isu-isu yang tidak sehat soal riwayat pendidikan dari bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasurun.
Baca Juga: Demi Kebaikan Warga, Praktisi Hukum Usulkan Rahmat Muhajirin dan Bupati Sidoarjo Berdamai
"Di kesempatan kali ini, kami tantang masing-masing Bapaslon, baik dari Saifullah Yusuf - Adi Wibowo ataupun Raharto Teno Prasetyo - Moch Hasjim Asjari untuk membuka berkas dan data-data riwayat pendidikan mereka ataupun asal usul sekolah untuk bisa ditunjukkan," ungkap Lujeng.
Lujeng juga mengaku, dengan adanya trasparasi bukti itu, nantinya agar tidak berkembang isu negatif, apalagi di sosial media. "Tujuannya, agar polemik yang berkembang berkepanjangan ini tidak menjadi fitnah di kalangan masyarakat. Karena kami nilai masing-masing pihak dapat melakukan pembuktian terbalik. Tantangan ini kami sampaikan sebagai bentuk akuntabiilitas dan transparansi politik, jangan sampai masyarakat memilih kucing dalam karung," tambahnya.
Baca Juga: Rahmat Muhajirin Suami Mimik Idayana Laporkan Bupati Sidoarjo Subandi ke Bareskrim Polri
Sedangkan aktivis dari Demokrasi Watch (Pasdewa), Totok menyampaikan jangan sampai masyarakat di bodohi soal kabar-kabar legalitas yang berkembang. "Jadi kami minta masing-masing calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan membuka keaslian berkas riwayat pendidikan mereka. Jangan sampai, proses demokrasi yang menghabiskan anggaran besar ini justru teranulir karena ijazahnya yang nantinya terpilih tidak sah atau palsu. Jadi, kami minta bapaslon berani membuka riwayat pendidikan mereka ke publik sebagai bentuk keterbukaan," tandasnya.
Bukan tidak percaya dengan hasil dari lembaga penyelenggara pemilu, tapi menurut Totok perlu ada keberaniaan para calon untuk mengakui dan menyampaikan ke publik. "Untuk itu saya tunggu kesadaran dan keberanian atau gentle dari masing-masingcalon ini. Lebih elok, kalau para calon ini membuka data ijasahnya. Karena bagi saya salah satu bentuk keterbukaan untuk pesta demokrasi lima tahunan yang sehat," jelas dia.
Baca Juga: Partai Demokrat Jatim Nilai Rasiyo Turut Selamatkan RS Pura Raharja
Sementara Sugito, perwakilan dari Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (Pusaka) mendesak masing-masing bapaslon menunjukkan berkas dan data-data ijazahnya. "Kami ingin Pilwali Kota Pasuruan berjalan dengan baik. Sebab ini memilih calon pemimpin untuk lima tahun ke depan. Jangan sampai masyarakat atau pemilik hak suara disuguhi dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jelas dan mengaburkan fakta yang ada," pungkasnya. (Mat)
Editor : Redaksi
