Potretkota.com - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah meresmikan proyek air bersih SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan yang terletak di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Senin (22/3/2021).
Dalam peresmian itu, dihadiri menteri PUPR, menteri Keuangan, menteri Kesehatan, Seketaris Negara. Selain itu dihadiri anggota DPR RI, Gubernur Jawa Timur (Jatim) dan Wakilnya, serta dihadiri seluruh Wali Kota dan Bupati Pasuruan, Wali Kota Surabaya, Bupati Gersik dan Bupati Sidoarjo. Tak hanya itu, peresmian juga dihadiri Alim ulama dan Tokoh Masyarakat.
Baca Juga: Polisi Pasang Alarm Motor Gratis untuk Cegah Curanmor di Surabaya
Presiden Joko Widodo menyampaikan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Pasuruan telah lama dikerjakan. "Dan hari ini telah rampung dan saya resmikan, agar dapat dimanfaatkan masyarakat. Jadi air dari Pasuruan adalah air yang keadaanya sudah bersih. Langsung bisa dimanfaatkan dan tidak rumit. Air bersih SPAM umbulan ini kapasitasnya sangat besar, dapat mengeluarkan 4000 liter per detik dan ini sangat gede banget. Mengenai proyek SPAM ini, waktu saya tanyakan dilapangan yang baru berjalan itu dapat mencapai 900 artinya masi ada 90 persen yang harus segera diselsaikan. Dari pipa utama sampai masuk dipipa rumah tangga. Ini pekerjaan besarnya ada di situ," katanya.
Baca Juga: Hakim PN Surabaya Keluhkan Pendemo Bawa Sound Besar
Lebih lanjut Joko Widodo meminta pada Bupati dan Wali Kota Pasuruan, Wali Kota Surabaya, Bupati Gersik dan Bupati Sidoarjo yang wilayahnya akan teraliri oleh air bersih agar bersinergi dengan Gubenur dan Mentri PUPR dan menejemen PT Meta Adhya Tirta supaya duduk bersama.
"Karena ini bukan persoalan gampang. Berharap apa dan siapa yang bertanggung jawab serta dimana nantinya soal SPAM Umbulan. Sehingga proyek besar yang memakan biaya trilliun lebih dari nilai Rp 64 miliar ini agar lebih betul-betul maksimal dapat digunakan dan dirasakan oleh masyarakat," jelas Jokowi sapaan akrab Presiden RI.
Baca Juga: Seleksi Petugas Haji Diperketat, Utamakan Layanan Kesehatan
Untuk itu, Jokowi memita jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selsai, tapi untuk masuk ke rumah tangga terkendala karena siapa yang bertanggung jawab menjadi tidak jelas. "Dari sini, kami meminta minggu depan dari pejabat terkait menyelsaikan dan sudah ada rapat yang tanggung jawab siapa. Kemudian pembangunan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini terus kita dorong tidak harus umbulan saja, akan tetapi juga dengan proyek-proyek yang lain. Sehingga beban APBN ini agar semakin berkurang dan nanti pengelolaanya justru swasta yang harus bergerak," pungkasnya. (Mat)
Editor : Redaksi
