Potretkota.com - Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Komisi I telah melakukan kunjungan kerja (Kunker) bersama rombongan ke Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Surabaya. Dalam kunjunganya, anggota dewan tersebut membahas soal SK Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) yang sampai saat ini belum turun.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto menyampaikan, waktu kunjungan ke Surabaya, pihaknya meminta kejelasan soal SK PPPK yang tak kunjung turun. Selain itu, ingin memastikan tahapan perekrutan PPPK seperti apa yang dinyatakan lulus. Sebab ada kabar simpang siur yang beredar bahwasanya surat edaran BKN Pusat telah turun. Namun proses pembuatan surat pengangkatan PPPK sampai detik penerimaan SK saat ini tidak ada jeluntrungnya.
Baca Juga: 3 Siswa Jadi Korban Plafon Ambruk di Kelas SMP Negeri 60 Surabaya
Atas hal itu, membuat PPPK di Pasuruan resah dan khawatir. Berangkat dari kekhawatiran itu, anggota Komisi I mengawal dan memastikanya. "Hasilnya alhamdulillah jawabanya melegakkan. Artinya proses masih berjalan dan tinggal menunggu antrian untuk bisa mendapat nomor induk PPPK atau SK," kata Sugiarto kepada media, Rabu (9/3/2022).
Sekadar informasi, bahwa PPPK yang lolos di Pasuruan itu ada sekitar 2.037. Itu terbagi PPPK guru sebanyak 1.229 untuk tahap 1 dan 665 untuk tahap dua. Sedangkan 43 orang lulus, tapi untuk formasi PPPK Non guru. Sebelumnya, ada satu PPPK guru yang meninggal dan lima lainnya mengundurkan diri ," ujar Sugiarto.
Baca Juga: Pelatih Karate Cabul Minta Penahanan Ditangguhkan
Politisi partai Golkar.ini pun lega setelah berhadapan dengan Kakanreg II BKN Surabaya, sebab dia memberikan jawaban yang menggembirakan. "Prinsipnya, Kanreg akan menindaklanjuti. Saat ini proses masih berjalan, dan Kanreg akan memprioritaskan persetujuan percepatan penerbitan nomor induk kepegawaian," ungkap Sugiarto.
Sugiarto menambahkan, penghambat persoalan tersebut disebabkan adanya proses verifikasi administratif. Ini karena jumlah yang ada di satu Jawa Timur cukup banyak, sehingga banyak yang harus dicek. "Tetapi, Kanreg serius dan akan mempercepat proses verifikasi itu. Mudah - mudahan, ikhtiar bersama ini membawa hasil yang baik," tambah Sugiarto.
Baca Juga: Tanpa Koordinasi dan Kompensasi, Tiang Wifi di Pasuruan Tetap Berdiri
Sementara, Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ninuk Ida Suryani mengatakan, persoalan data PPPK sudah kita setorkan untuk tahap 1 dan 2. "Jadi semuanya sudah selesai disetorkan. Hanya saja kendalanya saat itu menunggu antrean atau giliran untuk persetujuan," singkatnya. (Mat)
Editor : Redaksi
