Potretkota.com - Menjalankan amanah Walikota Surabaya, agar tidak kebobolan kedua kalinya soal terorisme, Camat Tambaksari Surabaya, Ridwan Mubarun melaksanakan razia yustisi gabungan di wilayah kerjanya.
Namun sayang, dalam melaksanakan kegiatannya, pemuda yang tinggal di Asrama Mahasiswa Papua, Jl Kalasan No 10, Pacar Keling, Tambaksari Surabaya, Jum'at (6/7/2018) malam, menolak dirazia.
Baca Juga: Pengelola Cafe Gempol 9 Protes Razia Satpol PP
Penolakan tersebut dengan alasan karena petugas yustisinya terlalu banyak. "Tidak berhasil karena ada penolakan dari mahasiswa, sehingga mengambil keputusan kita mundur. Kita akan tetap agendakan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Alasan mereka menolak, karena pasukan kita terlalu banyak," kata Ridwan, pada Potretkota.com usai giat tersebut.
Karena menolak, tak heran jika Camat Tambaksari berprasangka buruk. "Kalau kita berpresepsi, mereka menyembunyikan sesuatu dari kita. Kalau tidak ada sesuatu, kita tidak mungkin ditolak untuk masuk. Tindak lanjutnya nanti, kita menunggu petunjuk dari atasan. Tadi mereka mintanya diskusi, lha kita kan Yustisi," tambahnya.
Baca Juga: Satpol PP Segera Bongkar Reklame Viva Apotek
Razia dilakukan, karena ada laporan RT-RW setempat. "RT/RW disana (Daerah Asrama Papua) menyampaikan bahwa lingkungan sana sangat tertutup. Mereka sering membuat kegiatan diskusi Papua merdeka, trus tadi diskusi biak berdarah, jadi berdiskusi mengarah-mengarah pemecah NKRI," pungkas Ridwan.
Sementara, Kapolsek Tambaksari Surabaya, Kompol Prayitno sangat khawatir dan tetap antisipasi dengan adanya pemutar film biak berdarah. "Memutar film biak berdarah, Membuat semangat, membuat negara baru pengen pisah dengan NKRI. Awalnya itu diskusi tapi ternyata tidak, kita perlu antisipasi penghuni yang bukan mahasiswa. Takutnya ada penyusup," singkatnya.
Baca Juga: Larangan Cafe di Pasuruan Sediakan Room Karaoke
Bambang selaku Ketua RT 3, RW 11 Pacar Keling, mengaku sangat sulit untuk masuk di Asrama tersebut. "Gak ada surat-surat masuk ke RT. Dan mereka itu sangat tertutup, jangankan RT-RW. Lurah, Camat, Kapolsek saja gak bisa masuk. Saya harap pemerintah papua sana harus turun tangan mas, contohnya dari aparat kita aja gak ditanggapin," akunya, pada Potretkota.com. (Tio)
Editor : Redaksi
