Geopolitik Global dan Timur Tengah

Pasca Serangan “Operation Epic Fury”, Peta Kekuatan Timur Tengah Berubah Drastis

avatar Achmad Syaiful Bahri
Foto ilustrasi AI: Fahim Attamimi S.H., M.H., (kiri), Ayatollah Khomeini (kanan).
Foto ilustrasi AI: Fahim Attamimi S.H., M.H., (kiri), Ayatollah Khomeini (kanan).

Potretkota.com - Dunia internasional dikejutkan dengan eskalasi besar di Timur Tengah setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang disebut “Operation Epic Fury” dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Peristiwa ini disebut-sebut mengubah secara fundamental konfigurasi kekuatan kawasan.

Serangan udara besar-besaran yang diklaim menargetkan fasilitas strategis dan pusat komando militer Iran itu disebut tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga memukul struktur komando tertinggi Teheran. Kematian Khamenei dinilai sebagai pukulan telak terhadap sistem kendali militer dan jaringan proksi Iran di kawasan.

Pengamat politik global dan Timur Tengah, Fahim Attamimi S.H., M.H., menilai dampaknya jauh melampaui hilangnya seorang kepala negara spiritual.

“Khamenei bukan sekadar simbol. Ia adalah pusat doktrin, penentu arah strategi, sekaligus penghubung utama antara struktur militer seperti IRGC dengan jaringan proksi di luar negeri. Ketika figur ini hilang secara mendadak, maka yang runtuh bukan hanya kepemimpinan, tetapi sistem komando dan memori institusional,” ujar Fahim, dalam tulisannya yang diterima Potret Kota, Senin, (02/03/2026).

Menurutnya, hilangnya figur sentral tersebut berpotensi memicu kekacauan koordinasi antara Teheran dan kelompok-kelompok sekutunya di kawasan, termasuk di Yaman, Lebanon, hingga Irak. Salah satu pihak yang paling terdampak adalah kelompok Houthi di Yaman. Selama ini, mereka disebut sangat bergantung pada dukungan logistik, intelijen, dan pendanaan dari Iran.

“Tanpa suplai data intelijen, tanpa dukungan satelit, dan tanpa aliran dana yang stabil dari Teheran, kemampuan operasional Houthi di Laut Merah akan melemah drastis. Mereka kini berada dalam posisi sulit: melanjutkan eskalasi tanpa pelindung strategis, atau fokus bertahan di dalam negeri,” jelas Fahim.

Di sisi lain, keterlibatan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dinilai menunjukkan pendekatan yang jauh lebih agresif dibandingkan periode sebelumnya. Fahim menilai ultimatum 10 hari untuk membongkar fasilitas nuklir Iran menjadi sinyal kuat perubahan doktrin.

“Ini bukan lagi pola serangan terbatas atau sekadar pesan diplomatik. Ini adalah tekanan maksimal dengan implikasi perubahan rezim secara de facto. Ketika Presiden Trump secara terbuka menyerukan rakyat Iran untuk ‘mengambil kembali negara mereka’, itu adalah bahasa politik yang sangat jelas,” tegasnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang secara terbuka mendorong perubahan tatanan politik di Teheran. Berbeda dengan konflik sebelumnya, narasi kali ini tidak lagi berhenti pada isu nuklir, tetapi mengarah pada restrukturisasi kekuasaan di Iran.

Dampak konflik juga terasa di kawasan Teluk. Uni Emirat Arab mengeluarkan peringatan darurat kepada warganya setelah puing-puing rudal dilaporkan jatuh di area sipil seperti Dubai dan Abu Dhabi. Sejumlah negara menutup ruang udara mereka, menyebabkan pembatalan penerbangan internasional secara massal, termasuk rute dari dan menuju Indonesia.

Fahim menilai situasi ini berpotensi memicu ketidakstabilan jangka panjang. “Jika benar terjadi kekosongan kepemimpinan di Iran tanpa transisi yang terkendali, maka bukan hanya Iran yang terdampak. Seluruh arsitektur keamanan Timur Tengah bisa memasuki fase ketidakpastian baru,” pungkasnya.

Hingga kini, tensi serbuan maupun balasan pada peperangan tersebut, belum menunjukkan intensitas yang mereda. Bahkan, saling serang pun masih terus terjadi meski Khamenei, pimpinan tertinggi Iran dipastikan telah tiada. (ASB)

Berita Terbaru