Potretkota.com - Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) DKI Jakarta melontarkan kritik keras terhadap kinerja Badan Penghubung Daerah (Bapengda) Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) di Jakarta. Menjelang arus mudik Lebaran 2026, organisasi perantau ini menilai pelayanan yang diberikan masih jauh dari harapan dan cenderung terjebak dalam pola birokrasi yang kaku.
Alih-alih menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang responsif terhadap kebutuhan warga perantau, Badan Penghubung dinilai belum mampu menghadirkan layanan yang terasa nyata. Minimnya program fasilitasi mudik serta kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran APBD menjadi sorotan utama.
Baca Juga: Pelindo Regional 3 Layani 704.769 Pemudik Lebaran 2025
Sekretaris IKAMA DKI Jakarta, Alfian Romadhoni, melalui pesan digital yang diterima Potret Kota mengatakan, kondisi tersebut menciptakan jarak antara pemerintah daerah dan warganya yang merantau di ibu kota.
"Kami melihat ada tembok besar bernama birokrasi yang kaku. Padahal, dana APBD Jawa Timur yang dialokasikan untuk operasional dan pelayanan masyarakat seharusnya dirasakan langsung manfaatnya oleh para perantau, terutama saat momentum krusial seperti mudik tahun ini," ujar Alfian, Kamis, (05/02/2026).
IKAMA menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam kinerja Badan Penghubung. Salah satunya adalah minimnya transparansi terkait penggunaan anggaran pelayanan masyarakat. Organisasi ini mendesak agar rincian alokasi dana APBD yang digunakan untuk program sosial maupun fasilitas mudik dibuka secara jelas kepada publik.
Selain itu, mekanisme pelayanan juga dinilai terlalu administratif dan tidak adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Banyak perantau yang membutuhkan informasi maupun bantuan terkait perjalanan mudik, namun justru berhadapan dengan prosedur yang dinilai berbelit.
Baca Juga: Dishub Jatim Siapkan 96 Bus Mudik dan Kapal Gratis
Persoalan lain yang disorot adalah absennya program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan warga Jawa Timur di perantauan pada momentum mudik tahun ini.
"Kami ini warga Jawa Timur yang berkontribusi pada ekonomi daerah melalui remitansi. Kami tidak butuh sambutan formalitas, yang kami butuhkan adalah kehadiran nyata pemerintah di perantauan. Jika pengelolaan dana APBD untuk pelayanan publik ini tetap tertutup dan kaku, maka patut dipertanyakan akuntabilitas kinerjanya," tambah Alfian.
IKAMA DKI Jakarta pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Penghubung di Jakarta. Organisasi ini juga mendorong adanya audit transparansi terhadap penggunaan anggaran pelayanan masyarakat perantau.
Baca Juga: Arus Mudik di Terminal Bungurasih Meningkat
"Jangan sampai APBD Jatim hanya habis untuk urusan internal kantor perwakilan saja, sementara rakyatnya yang sedang berjuang pulang ke kampung halaman dibiarkan tanpa perhatian yang maksimal," tutup Alfian.
IKAMA menegaskan akan terus mengawal isu tersebut. Bahkan, organisasi ini membuka kemungkinan untuk melakukan aksi demonstrasi maupun audiensi terbuka dengan Gubernur Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur apabila tuntutan transparansi dan evaluasi tidak segera ditindaklanjuti. (ASB)
Editor : Redaksi
