Potretkota.com - Terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei melalui operasi bersama Amerika Serikat (AS)-Israel, telah berkembang menjadi perang kawasan dan respons balasan Iran yang menutup Selat Hormuz telah menciptakan guncangan sistemik pada pasokan energi stabilitas global.
Perang antara AS-Israel melawan Iran yang meletus pada akhir Februari 2026, bukan hanya ancaman militer regional, tetapi juga katalisator perubahan peta geopolitik, khususnya di sektor energi, di mana 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz.
Baca Juga: 24 Peserta Ziarah Tertahan di Amman Akibat Penutupan Penerbangan dari Yordania
Bagi Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ketergantungan impor minyak bersih sekitar 900.000–1 juta barel per hari, dampaknya bersifat multifaset dari tekanan ekonomi dan fiskal hingga penyesuaian kebijakan luar negeri dan potensi implikasi pertahanan.
Bahwa konflik ini menguji ketahanan Indonesia, tetapi juga membuka peluang untuk diversifikasi energi dan diplomasi aktif. Namun, jika berkepanjangan, ia berpotensi memicu stagflasi global yang merembet ke Indonesia, dengan penurunan pertumbuhan PDB hingga 0.5–1%.
Dampak terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia
Konflik ini secara langsung memengaruhi ekonomi Indonesia melalui lonjakan harga minyak dunia, yang naik 13–20% ke kisaran US$77–80 per barel (dari asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel), dengan proyeksi mencapai US$100–120 jika Selat Hormuz tertutup berkepanjangan.
Sebagai importir minyak neto, Indonesia menghadapi peningkatan biaya impor energi senilai US$36,28 miliar pada 2024 (naik 19 persen dari tahun sebelumnya), dengan 38% pasokan dari Arab Saudi dan sisanya dari Irak, UEA, serta Kuwait.
Dampaknya termasuk inflasi yang meningkat karena biaya transportasi dan distribusi barang naik, memengaruhi harga kebutuhan pokok seperti ayam, telur, beras, sayuran, kedelai, gandum, dan daging. Inflasi bisa melampaui 4%, menggerus daya beli kelas menengah bawah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, konflik memicu penurunan investasi asing karena ketidakpastian geopolitik, dengan aliran keluar modal mencapai US$1,3 miliar dari obligasi pemerintah dan Rp5 triliun dari sertifikat Bank Indonesia pada Maret 2024. Cadangan devisa turun US$3,6 miliar menjadi US$140,4 miliar, memperlemah rupiah hingga Rp17.000 per dolar AS atau lebih.
Analisis VAR dan respons impuls menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa koreksi 2-4 persen dalam skenario singkat (1–2 minggu) atau 9–10% jika konflik berlanjut lebih dari dua minggu. Secara keseluruhan, kombinasi ini mengancam pertumbuhan PDB Indonesia, yang bisa melambat karena gangguan rantai pasok global dan penurunan ekspor ke Timur Tengah.
Dampak terhadap Stabilitas Fiskal-Politik
Secara fiskal, konflik ini memperburuk defisit anggaran negara karena pembengkakan subsidi energi. Subsidi BBM dan listrik diproyeksikan mencapai Rp381 triliun pada 2026, dengan tambahan Rp50–80 triliun jika harga minyak melebihi US$100 per barel lebih dari sebulan.
Menurut analisis dari Institute for Essential Services Reform (IESR), setiap kenaikan US$1 per barel pada harga Indonesian Crude Price (ICP) dapat memperlemah defisit APBN 2026 hingga Rp6,8 triliun, dengan subsidi energi yang sudah mencapai lebih dari Rp100 triliun berpotensi menambah beban negara Rp10,3 triliun, berpotensi mencapai Rp515 triliun jika harga mencapai US$120.
Hal ini memaksa realokasi anggaran dari pembangunan ke perlindungan sosial, mengancam stabilitas fiskal di tengah kebijakan penghematan Presiden Prabowo. Politik domestik juga terguncang, dengan demonstrasi massa atas kenaikan harga BBM dan tekanan pada pemerintah untuk menjaga subsidi bagi lebih dari 70 juta rumah tangga pengguna LPG 3 kg.
Ketidakstabilan ini bisa memicu ketegangan sosial, terutama jika inflasi tinggi menggerus daya beli, mirip dengan dampak konflik Rusia-Ukraina pada 2022.
Namun, pemerintah telah menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi sementara, meski nonsubsidi disesuaikan, untuk menjaga stabilitas.
Secara fiskal, ini menguji ketahanan APBN Prabowo Subianto, yang mungkin memerlukan pengetatan moneter untuk mengendalikan inflasi, sebagaimana dianalisis oleh Oxford Economics.
Dampak terhadap Sistem Pertahanan Negara
Baca Juga: Pasca Serangan “Operation Epic Fury”, Peta Kekuatan Timur Tengah Berubah Drastis
Meskipun tidak langsung terlibat, konflik ini meningkatkan risiko keamanan regional, potensi gangguan pasokan migas bisa dianggap ancaman non-tradisional, mendorong peningkatan anggaran pertahanan untuk diversifikasi sumber energi dan perlindungan jalur laut.
Dampaknya termasuk kebutuhan evakuasi sekitar 519.042 warga Indonesia di Timur Tengah, yang terjebak di tengah eskalasi. Dari sudut geopolitik, jurnal Geopolitics Quarterly oleh Arash Reisinezhad menyoroti bagaimana konflik Iran-Israel mengubah strategi pertahanan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yang harus mengantisipasi ancaman tidak langsung seperti serangan siber atau gangguan maritim di Indo-Pasifik.
Ini memerlukan operasi militer rumit, menambah beban fiskal dan menguji kemampuan TNI. Secara jangka panjang, ini bisa mendorong peningkatan pengeluaran militer untuk stok cadangan minyak strategis (minimal 30 hari) dan konversi pembangkit diesel ke gas.
Dampak terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Kebijakan luar negeri Indonesia yang "bebas-aktif" diuji oleh konflik ini. Presiden Prabowo Subianto menawarkan mediasi untuk de-eskalasi, sementara Menteri Luar Negeri Sugiono memperingatkan risiko eskalasi besar yang melibatkan lebih banyak negara.
Indonesia juga menangguhkan partisipasi dalam inisiatif "Board of Peace" Trump untuk Gaza karena konflik Iran, mencerminkan penyesuaian prioritas diplomasi.
Jurnal dari Syed Rizwan Haider Bukhari menganalisis bagaimana hubungan Iran-Israel memengaruhi geopolitik global, dengan implikasi bagi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang harus menavigasi rivalitas AS-China.
Memaksa Indonesia memperkuat posisi netral untuk menjaga pengaruh di Global South. Pada skala global, perang ini mengubah peta geopolitik dengan memicu pergeseran kekuatan dari penurunan AS ke kenaikan China dan Rusia.
Khusus pada minyak dunia, pakar seperti Devin McDermott dari Morgan Stanley memprediksi gangguan Selat Hormuz bisa mendorong harga minyak di atas US$100, memicu inflasi global hingga 0,6-0,7 poin persentase. Analisis Wood Mackenzie menunjukkan bahwa 15 juta barel per hari minyak dari Teluk berisiko terganggu, mengubah dinamika ekonomi global menuju ketidakpastian berkepanjangan.
Baca Juga: GMNI Surabaya Soroti KUHP/KUHAP Baru dan Kelembagaan Polri
Perubahan Peta Geopolitik dan Ekonomi Global, Khususnya Minyak Dunia
Konflik ini mempercepat pergeseran geopolitik, dengan potensi stagflasi global dan pelemahan sistem petrodolar. Pasar minyak dunia menghadapi risiko tail, dengan gangguan 15–20% pasokan memicu inflasi global dan penundaan pemotongan suku bunga bank sentral.
Bagi Indonesia, ini mendorong diversifikasi impor migas (misalnya dari AS) dan transisi energi berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan 40% pada impor minyak. Secara global, dengan ASEAN (dipimpin Indonesia) mendesak stabilitas navigasi dan energi.
Kesimpulannya, eskalasi ini merupakan ujian krusial bagi Indonesia harus memanfaatkan posisinya sebagai middle power untuk melakukan lobby de-eskalasi, menghindari ketergantungan berlebih pada Timur Tengah, dan beradaptasi dengan perubahan geopolitik global yang semakin fragmentasi.
Jika konflik berlarut, dampaknya bisa setara dengan guncangan ekonomi historis dengan dampak negatif dominan pada ekonomi dan fiskal jika berkepanjangan. Namun, dengan kebijakan proaktif dan diplomasi multilateral, Indonesia bisa mitigasi risiko dan bahkan memperkuat posisinya di tengah perubahan geopolitik global. Untuk menekankan urgensi reformasi struktural untuk ketahanan jangka panjang. (*)
Pengamat Pertahanan:
Albert Agung Wijaya, S.H.,M.Han.
Alumnus Pascasarjana UNHAN RI dan Alumni GMNI Surabaya
Editor : Redaksi
