Potretkota.com - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Dewan Kesenian Surabaya (DKS) di Balai Pemuda Surabaya, Rabu (29/4/2026). Kunjungan ini bertujuan menyerap pandangan pelaku kebudayaan terkait peran strategis budaya dalam memperkuat ketahanan nasional.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi DPN Nomor B/251/Ses/IV/2026/DPN tertanggal 21 April 2026. Agenda ini menjadi bagian dari tugas DPN dalam merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia, khususnya pada sektor pertahanan yang mencakup dimensi geopolitik dan kebudayaan.
Baca Juga: Dewan Kesenian Surabaya Resmi Lapor Dugaan Pencurian ke Polisi
Pertemuan dipimpin Deputi Bidang Geopolitik DPN, Dr. Begi Hersutanto. Dalam diskusi yang berlangsung terbuka, ia menegaskan bahwa kebudayaan memiliki peran penting dalam membangun kekuatan bangsa.
“Kebudayaan bukan sekadar ekspresi artistik, tetapi instrumen strategis untuk membangun identitas dan kekuatan nasional. Indonesia perlu menemukan kembali jati dirinya melalui kebudayaan yang dikelola secara sistematis oleh negara,” ujarnya.
Begi Hersutanto juga mencontohkan keberhasilan Korea Selatan dalam memanfaatkan budaya populer sebagai kekuatan soft power global melalui kebijakan yang terstruktur.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa dalam geopolitik modern, kebudayaan menjadi bagian penting dari strategi pengaruh suatu negara di tingkat internasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Surabaya, Chrisman Hadi, menyampaikan bahwa kebudayaan telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.
“Kebudayaan telah ditempatkan sebagai pilar pembangunan nasional. Ini harus dioptimalkan sebagai kekuatan strategis bangsa,” katanya.
Baca Juga: Cermin Buram Reformasi: Ketika Dewan Kesenian Berhadapan dengan Kuasa Pemkot Surabaya
Menurutnya, Dewan Kesenian Surabaya dapat menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pertahanan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Dalam forum tersebut juga mengemuka isu melemahnya identitas nasional. Owner Sanggar Gusti Taufik Hidayat menilai pelestarian aksara daerah menjadi kunci penguatan jati diri bangsa.
“Bangsa seperti Tiongkok, Jepang, dan Thailand tetap kuat karena menjaga aksaranya. Kita justru mulai menjauh dari akar budaya sendiri,” ujarnya.
Selain itu, Ketua DPC GMNI Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani, menyoroti pentingnya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda.
Baca Juga: DKS Warisan Wali Kota Surabaya Soekotjo Hilang di Era Eri Cahyadi
“Anak muda saat ini tidak hanya berhadapan dengan negara, tetapi juga dengan arus digital global yang membentuk identitas mereka. Kebudayaan harus hadir sebagai penyeimbang,” tegasnya.
Ia menilai, selama ini kebudayaan masih sering diposisikan sebagai pelengkap pembangunan, bukan sebagai fondasi utama. Padahal, kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran kolektif bangsa.
Diskusi juga menyinggung tantangan globalisasi digital yang berpotensi mengikis budaya lokal. Arus konten global dinilai dapat melemahkan bahasa, tradisi, dan identitas masyarakat jika tidak diimbangi dengan penguatan ekosistem kebudayaan.
Pertemuan ini menegaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik global, kebudayaan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam menjaga identitas dan arah perjalanan bangsa. (*)
Editor : Redaksi
