Potretkota.com - Gerakan Putra Daerah (GPD) menggugat Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya. Kedua lembaga ini diminta agar Yayasan Kas Pembangunan (YKP) segera dibubarkan.
GPD menilai, ada sesuatu kejanggalan kebijakan yang dipertahankan. Sehingga, Pemkot Surabaya membentuk lagi YKP dengan pengurus baru, yang mana diketuai oleh Maria Theresia Ekawati Rahayu juga menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya. “PNS kok rangkap jabatan” kata Santos, juru bicara GPD, Rabu (15/7/2020).
Baca juga: ARSAS Cangkrukan Bersama Elemen Masyarakat Surabaya
Menurut Santoso, DPRD Surabaya dalam hal ini terkesan diam saja. “Padahal, Dewan memiliki hak interpelasi, tugas dan fungsinya jelas sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintah,” ungkapnya.
Baca juga: Madura Nusantara Serukan Penangkapan Aktor Intelektual Persekusi Lansia di Surabaya
Santoso berharap, dengan dibubarkannya YKP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim leluasa melakukan pemeriksaan serta penahanan terhadap komplotan pelaku mega korupsi YKP tanpa ada kepentingan. “Kalau sudah bubar, kepentingan sudah tidak ada. Artinya, pelaku kejahatan mega korupsi bisa segera diadili,” tambahnya. (Tio)
Editor : Redaksi