Potretkota.com - Bangunan pujasera yang berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD) terletak di Dusun Canggih, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, kini dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil.
Pasalnya bangunan itu belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) atau diduga tidak berijin. Parahnya, uang hasil sewa stand Pujasera tidak masuk ke kas desa tapi diduga masuk ke kantong pribadi.
Baca juga: Sidang Gubernur Khofifah, Mulai Kepala Daerah Hingga Menteri Terseret Kasus Korupsi Kebijakan
Dalam hal ini terdapat dugaan kasus tindak pidana korupsi. Bahkan saat ini Kejari Bangil, Kabupaten Pasuruan sudah bergerak melakukan penyelidikan masalah tersebut.
Kepala seksi pidana khusus (Kasipidsus) Kejari Bangil, Deny Saputra menyatakan soal dugaan penyalahgunaan tanah kas desa, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Dari bukti awal, pengelolaan aset desa tanpa dilengkapi perdes.
Baca juga: Perkara Demo Isu Perselingkuhan, Hakim Minta Jemput Paksa Kadindik Jatim Aries Agung Paewai
“Kami sudah membentuk tim untuk mendalami modus dan mencari alat bukti lain. Dalam dugaan sementara, kasus ini telah terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pastinya kami dalami dulu kasus ini,” kata Deny Saputra.
Sementara, Kades Sekarmojo, Rokim saat dikonfirmasi membenarkan bahwa aset desa yang dikelola perangkatnya itu belum mengantongi Perdes. Termasuk uang sewa pujasera yang dibangun di atas aset desa setempat juga diakuinya, tidak pernah disetorkan ke kas desa. “Selama pujasera berdiri uang sewa stand tidak pernah masuk ke kas desa,” tandasnya.
Baca juga: Kopling Sawah, Bisnis Sederhana di Pasuruan Untung Jutaan Rupiah
Sekedar diketahui bangunan pujasera berdiri di atas tanah kas desa (TKD) seluas kurang lebih 15 x 50 m2. Bangunan pujasera tersebut terdiri 12 stand kios. Untuk sewa per kios seharga Rp 400 ribu per'bulan. (Mat)
Editor : Redaksi