Potretkota.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekda Prov Jatim) Adhy Karyono, memuji kinerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim yang dinilai berhasil memotret kondisi riil badan usaha milik daerah secara komprehensif dan mendalam.
“Harus saya sampaikan, hasil kerja Pansus betul-betul luar biasa. Sangat detail memotret bagaimana keberadaan BUMD kami, dan ini menjadi pegangan penting untuk melakukan perbaikan, optimalisasi, hingga restrukturisasi,” ujar Adhy, Kamis (30/4/2026).
Baca juga: Pansus DPRD Jatim Soroti Gaji Direksi dan Hasil Kinerja BUMD
Menurutnya, berbagai rekomendasi yang disampaikan Pansus mencerminkan kondisi sebenarnya dari BUMD di Jawa Timur. Pemerintah provinsi, lanjut dia, akan menjadikan hasil tersebut sebagai dasar untuk pembenahan ke depan.
Salah satu poin utama rekomendasi adalah penerapan indikator kinerja berbasis PPI (Perjanjian Kinerja Individu), sehingga seluruh aktivitas BUMD dapat terukur dan akuntabel. Selain itu, optimalisasi aset juga menjadi sorotan, mengingat masih terdapat aset besar yang belum menghasilkan pendapatan secara maksimal.
“Banyak aset yang nilainya besar, tetapi pendapatannya belum memadai. Ini tentu harus dioptimalkan agar lebih ‘worth it’,” jelasnya, didampingi Ketua Pansus BUMD Jatim, Agung Mulyono dan juru bicara Pansus BUMD Jatim, Abu Bakar.
Rekomendasi lainnya mencakup restrukturisasi BUMD yang dinilai memiliki kondisi kesehatan kurang baik. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek profit and loss, serta mempertimbangkan langkah restrukturisasi bagi perusahaan daerah yang tidak optimal.
Di sisi kelembagaan, Pemprov Jatim juga tengah menyiapkan pembentukan biro atau badan khusus yang menangani BUMD, serupa dengan model yang diterapkan di DKI Jakarta. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan dan pengawasan BUMD secara lebih profesional.
Baca juga: Kasus Izin Tambang ESDM Jatim, Nama Ariful Bhuana Jadi Sorotan
Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara transparan juga menjadi perhatian utama. Selain itu, terdapat rekomendasi spesifik terkait percepatan pengembangan unit usaha tertentu menjadi BUMD mandiri, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
Tak hanya itu, restrukturisasi holding BUMD serta peningkatan sinergi antara BUMD dan pemerintah juga diharapkan mampu menghindari tumpang tindih usaha dan meningkatkan efisiensi.
Adhy menegaskan, pihak eksekutif menerima seluruh rekomendasi tersebut dan akan segera menindaklanjutinya melalui rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan. “Kami akan pelajari lebih lanjut dan berupaya melaksanakan rekomendasi ini dengan baik. Jika kinerja tidak tercapai, tentu harus ada ketegasan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD, mulai dari proses rekrutmen, pengukuran kinerja, hingga pertanggungjawaban hasil kerja.
Baca juga: Hakim Tipikor Heran Biro Kesra Pemprov Jatim Beri Hibah Seragam GP Ansor Bondowoso Rp1,2 Miliar
Dalam aspek sumber daya manusia (SDM), Adhy optimistis perbaikan dapat terlihat dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun. Namun, ia menegaskan bahwa langkah pembenahan akan difokuskan pada revitalisasi dan optimalisasi, bukan sekadar “bersih-bersih”.
“Yang kami lakukan adalah penataan, revitalisasi, dan optimalisasi agar BUMD menjadi lebih kuat. Karena saat ini, salah satu pintu utama peningkatan pendapatan daerah ada pada kinerja BUMD, dan itu sangat bergantung pada kualitas SDM,” pungkasnya. (ASB)
Editor : Redaksi