Potretkota.com - Tidak dilibatkan dalam pembangunan wilayah area jembatan Suramadu, puluhan masyarakat Bangkalan datangi kantor Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), Kamis (6/12/2018) kemarin. Tujuan kedatangannya tidak lain meminta agar BPWS memperdayakan masyarakat putra daerah Bangkalan, Madura, dalam pembangunan.
Ketua Dewan Adat Madura Kabupaten Bangkalan, Moch Jazuli Rohmatullah mengatakan, mata rantai penyebab masalah sukarnya percepatan pembangunan di tanah kelahirannya perlu disudahi.
Baca juga: Mahasiswa Pasuruan Raya Desak Penegakan HAM dalam Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis
“Kita mau bagaimana permasalahan didalam (BPWS) itu bisa berbenah, karena banyak permasalahan yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai adanya oknum-oknum yang menyebabkan program yang dilakukan oleh BPWS untuk mempercepat pembangunan di Madura ini bisa berjalan dengan sebenarnya,” kata Jazuli pada Potretkota.com.
Baca juga: GMNI Surabaya Soroti KUHP/KUHAP Baru dan Kelembagaan Polri
Sementara BPWS, beberapa kali menegaskan bahwa semua usulan yang disampaikan oleh pihak tokoh adat Madura menjadi keputusan pimpinannya. Pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan disampaikan.
Dalam aksi ini nampak hadir organisasi masyarakat Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI). Sekretaris DPW BPI KPNPA RI Jawa Timur, Adi Suprapto menerangkan bahwa pihaknya selama ini, memang kerap menerima laporan-laporan sehubungan dengan program pengembangan wilayah Suramadu yang penuh penyimpangan, sejak dimulainya pembangunan fisik jembatan hingga rest area di kaki utara jembatan.
Baca juga: BEM Nusantara Jatim Salurkan Bantuan ke Rumah Singgah Disabilitas
Meski begitu, pihaknya tetap berupaya netral dan mengedepankan audiensi antara masyarakat Bangkalan dengan pihak BPWS. “Karena itu kami ingin ada klarifikasi sebenarnya. Yang pasti kami beri waktu 1 minggu, agar permasalahan ini ada titik temu,” terangnya. (SA)
Editor : Redaksi