Potretkota.com - Terkait krisruh Penerimaan Perseta Didik Baru (PPDB) Surabaya tahun 2019 melalui Zonasi untuk masuk ke SMP Negeri, Pemerintah kota memberikan angin segar bagi wali murid dan sekolah SMP Swasta.
Atas banyaknya keluhan dari masyarakat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengintruksikan, agar dinas dapat memberikan tambahan Pagu untuk sekolah SMP Negeri di Kota Surabaya, setelah berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy.
Baca Juga: Bemnus Jatim Menyoal Polemik Penggusuran SMAN 8 Malang
Kepada Dinas Pendidikan kota Surabaya Iksan mengaku, bahwa untuk mengatasi permasalah tersebut atas perintah Tris Rismaharini, pihaknya akan mengakomodir perseta didik yang belum mendapatkan sekolahan, terutama yang nilainya bagus.
"Kami sedang meranking bagi anak-anak yang belum dapat sekolah. Insya Allah dalam waktu dekat bisa diselesaikan dan tidak perlu lagi mendaftar, kerena kami sudah ada data saat PPDB zona umum itu sebagai dasarnya, serta nantinya bisa diumumkan di website PPDB Kota Surabaya. Untuk itu kami menghitung ulang untuk penambahan pagu," kata Iksan kepada Potretkota.com di Gedung Humas Pemerintah Kota Surabaya, Jumat (21/6/2019) siang.
Senada disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko), Ery Cahyadi. Menurutnya, terkait Bantuan Operasional Daerah kepada sekolah Swasta nantinya akan dihunting bukan karena jumlah muridnya, melainkan jumlah rombel dengan harapan walaupun jumlah siswanya per kelas tidak sampai 32 murid tetap dierhatikan jumlah rombel dan daya tampung, sehingga sekolah swasta memiliki kwalitas seperti sekolah negeri.
Baca Juga: Ketua PKBM Anggrek Pasuruan Dituntut 4 Tahun 10 Bulan
"Sehingga rombel yang berkualitas sehingga kualitas sekolah swasta tidak turun," jelas Erik.
Pemerintah kota menghimbau kepada masyarakat tidak perlu kuatir kerena pihaknya akan ada penambahan pagu dengan sistem perangkingan ulang apabila masih belum mendapatkan sekolahan, kerena daya tampung Pemkot Surabaya akan melakukan lintas zonasi dengan kuota tidak lebih 15%.
Baca Juga: Hakim Putus Terdakwa Ivan Sugiamto 9 Bulan Penjara
Perlu diperhatikan, permasalahan ini muncul karena jumlah sekolah yang berada di sebuah zona, belum sepadan dengan jumlah penduduk.dan bagi anak-anak yang tidak sesuai dengan sekolah yang dipilih. (Tio)
Editor : Redaksi
