Potretkota.com - Kementerian Sosial (Kemensos) era Khofifah Indar Parawansa membuat lelang secara terbuka. Yakni Pekerjaan Jasa Konsulasi Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Perlindungan Sosial tahun 2015 lalu.
Pekerjaan Jasa Konsulasi Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Perlindungan Sosial dipecah menjadi tiga bagian, dengan nilai total Rp393 miliar. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dokumen penawaran yang dimasukkan oleh masing-masing perusahaan diketahui bahwa terdapat indikasi pemenang sudah ditentukan.
Baca Juga: Terdakwa Ganjar Pemkot Surabaya Ingat Terima Uang dari PT Arisco Cipta Graha Sarana Rp100 Juta
Dalam HPS yang ditetapkan PPK terdapat item-item pekerjaan yang tidak wajar. Namun demikian, nilai penawaran yang dimasukkan oleh masing-masing pemenang tidak jauh berbeda dari nilai dalam HPS, padahal dalam RAB yang diupload dalam LPSE hanya memuat informasi nilai total harga perkiraan pekerjaan.
Diantaranya, Paket 1 dengan HPS Rp 136 miliar. Su (PT Sucofindo) tidak memasukkan dokumen penawaran, Yk (PT Yodya Karya), Res (PT Resultan), Amt (PT Amythas) dan MUI (PT Maxitech Utama Indonesia).
Baca Juga: Hakim Tipikor Heran Perkara Ganjar Pemkot Surabaya Bisa Naik
Paket 2 dengan HPS Rp128,8 miliar. Su (PT Sucofindo) tidak memasukkan dokumen penawaran, MI (PT Multidecon Internal), Res (PT Resultan) tidak memasukkan data tenaga ahli, Amt (PT Amythas) dan MUI (PT Maxitech Utama Indonesia).
Paket 3 dengan HPS Rp128,8 miliar. Su (PT Sucofindo), MI (PT Multidecon Internal), Res (PT Resultan) tidak memasukkan dokumen penawaran, Amt (PT Amythas), MUI (PT Maxitech Utama Indonesia).
Baca Juga: Gara-gara Saksi Calvary Abadi, Syamsul Hariadi DSDABM Pemkot Surabaya Dipanggil Hakim Lagi
Karena itu, baru-baru ini Sutikno dari Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) menggabungkan pelaporan awal tahun 2014 dan 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan terkait dugaan korupsi ditubuh Kemensos era Khofifah Indar Parawansa “Ini salah satu bukti tambahan temuan dari BPK yang kami laporkan ke KPK,” ujarnya. (Hyu)
Editor : Redaksi
