Potretkota.com - Kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur (Jatm) kembali menuai sorotan. Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Hartono menilai sebagian besar BUMD belum menunjukkan kinerja optimal, bahkan cenderung stagnan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, hingga saat ini hanya segelintir BUMD yang mampu menyumbang PAD signifikan, sementara mayoritas lainnya masih jauh dari harapan. Ia menegaskan, persoalan utama bukan sekadar pada capaian laba, melainkan pada pola kepemimpinan dan sistem kerja yang dinilai tidak mengalami perubahan berarti.
Baca Juga: Pansus DPRD Jatim Soroti Gaji Direksi dan Hasil Kinerja BUMD
“Dengan orang yang sama, cara kerja yang sama, lalu mengharapkan hasil berbeda, itu tidak masuk akal. Artinya ada yang harus dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Hartono secara kritis menyoroti lemahnya evaluasi terhadap pimpinan BUMD. Ia juga mempertanyakan kelayakan sejumlah direksi yang tetap menjabat meski kinerja perusahaan tidak kunjung membaik.
Namun di sisi lain, ia mengakui Komisi C memiliki keterbatasan kewenangan karena hanya bisa memberikan pengawasan tanpa terlibat langsung dalam proses seleksi maupun pergantian pengurus.
“Bahkan kami tidak dilibatkan dalam proses seleksi. Tiba-tiba direksi sudah ditetapkan. Ini membuat fungsi pengawasan tidak maksimal,” ujarnya.
Selain persoalan kepemimpinan, ia juga mengkritik sistem evaluasi yang dinilai belum menyentuh akar masalah. Salah satu titik lemah yang disorot adalah kinerja anak perusahaan BUMD yang terus merugi dan menjadi beban dalam laporan keuangan konsolidasi.
“Selama ini evaluasi hanya fokus pada induk, padahal anak perusahaan banyak yang merugi bertahun-tahun. Ini jelas menggerus kinerja keseluruhan,” katanya.
Hartono menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BUMD seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh, bukan sekadar formalitas atau pengulangan rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti.
“Kalau Pansus hanya menghasilkan rekomendasi tanpa perubahan sistem, itu sama saja. Harus ada langkah konkret dan terukur,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus Izin Tambang ESDM Jatim, Nama Ariful Bhuana Jadi Sorotan
Sorotan juga diarahkan pada sejumlah sektor usaha BUMD yang dinilai janggal. Ia mencontohkan sektor air bersih, properti, hingga distribusi alat kesehatan yang tetap merugi meski memiliki dukungan regulasi dan pasar yang jelas.
“Pasarnya ada, regulasinya mendukung, bahkan pemerintah jadi konsumennya sendiri. Tapi masih rugi. Ini aneh dan harus dibongkar,” ungkapnya.
Ia juga mengungkap adanya persoalan koordinasi antar lembaga, termasuk antara BUMD dengan institusi pemerintah seperti rumah sakit daerah. Minimnya sinergi ini dinilai menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya serapan produk dan layanan BUMD.
“Semua berjalan dengan asumsi masing-masing. Tidak pernah duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya stagnan terus,” kritiknya.
Terkait penyertaan modal dari APBD, Hartono mengingatkan agar pemerintah daerah lebih selektif. Ia menilai tambahan modal tanpa perbaikan fundamental hanya akan memperbesar potensi kerugian negara.
Baca Juga: Kinerja Pansus BUMD Jatim Dipuji
“Ini uang rakyat. Setiap penambahan modal harus jelas kajian bisnisnya. Jangan sampai kita terus menyuntik perusahaan yang tidak sehat,” ujarnya.
Pria Kelahiran Ngawi ini juga menyinggung adanya beban kontrak lama, seperti dalam pengelolaan air bersih, yang dinilai merugikan BUMD. Tanpa renegosiasi atau solusi konkret, kondisi tersebut dipastikan akan terus menimbulkan kerugian.
Di akhir, Hartono menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk dorongan agar BUMD benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban APBD. “Kalau tidak ada perubahan, jangan berharap PAD meningkat. Yang ada hanya stagnasi dan pemborosan,” pungkasnya. (ASB)
Editor : Redaksi
