Potretkota.com - Buntut kondisi Bangsa Indonesia yang terbelit berbagai macam persoalan, mulai hukum, politik, sosial dan ekonomi, Kantor DPRD Kota Surabaya digeruduk puluhan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya.
Massa mahasiswa menuntut beberapa hal, diantaranya tentang stabilitas rupiah, sop impor bahan baku atau bahan pokok, pencabutan peraturan Tenaga Kerja Asing (TKA), menuntaskan kasus agraria, pemerataan pendidikan, demokrasi deliberatif dan menindak tegas aparat negara yang represif terhadap aksi mahasiswa
Baca Juga: Agus Kasiyanto Hakim Ad Hoc Tipikor Kenalkan Pengadilan ke Mahasiswa Hukum Unesa
"Kami berharap kepada Anggota DPRD Surabaya bisa meneruskan aspirasi kami sampai ke pemerintah pusat," jelas Ketua HMI Surabaya Andik Setiawan kepada anggota DPRD ruangan komisi C DPRD Kota Surabaya, Jumat (21/9/2018).
Baca Juga: Marhaenis: Apakah Hari Kesaktian Pancasila Betul-betul Objektif?
Menurut Andik, pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat harus memberikan solusi. "Contohnya, masalah pelemahan rupiah, kok malah pemerintah menyuruh jangan beli alat elektronik. Harusnya pemerintah mengambil langkah strategis terkait masalah ini, belum lagi masalah TKA sudah jelas faktanya banyak timbul masalah," terangnya.
Baca Juga: BEM Nusantara Jatim Minta TNI Kembali ke Barak
Selain itu, mahasiswa menilai kisruh impor beras antara Kepala Bulog dan Mentri Perdagangan sangat mencederai petani. Belum lagi biaya pendidikan dinilai terus meningkat sehingga peluang masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi semakin terbatas, ditambah rumitnya persyaratan pendaftaran SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. (Tio)
Editor : Redaksi
