Potretkota.com - Anggota Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan kembali menggelar rapat paripurna dengan Gugus Tugas. Rapat tersebut dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (11/6/2020)
Dalam rapat itu membahas soal penggunaan alokasi anggaran Covid-19. Namun hasilnya masih belum jelas terkait data rincian anggaran yang digunakan. Hal ini sangat disayangkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) selaku Gugus tugas.
Baca juga: 86 Reklame Ilegal Ukuran Besar Berdiri di Kota Pasuruan, Sekda dan Satpol PP Memilih Bungkam
Anggota Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono menyampaikan, terkait data Covid-19 masih acak-acakan. "Kenapa kami katakan demikian, sebab rincian alokasi anggaran Covid-19 yang digunakan tidak detail. Kami menilai kerangka penggunaan anggaran COVID-19 yang nilainya sekarang mencapai Rp 175 miliar ini tidak disajikan dalam kerangka secara baik dan detail," ucapnya.
Joko Cahyono menilai, forum penting yang sudah dibuat tidak untuk main-man. "Yang kita gunakan uang negara. Untuk itu kami minta selaku OPD mendetailkan alokasi anggaran yang di gunakan tersebut. Selain itu kami menyarankan agar dalam surat keluar masuknya anggaran resmi di stempel dan ditandatangani oleh penganggung jawab masing-masing yang berwenang," ungkapnya.
Baca juga: Kasus Izin Tambang ESDM Jatim, Nama Ariful Bhuana Jadi Sorotan
Politisi Partai Nasdem ini menyayangkan pada Bupati Pasuruan selaku Ketua Gugus Ttugas tidak pernah hadir berkali kali dalam kegiatan rapat membahas soal Covid-19. Alhasil hingga saat ini staf utusan Bupati tidak bisa menjelaskan secara rinci data penggunaan anggaran Covid-19 dan dinilai data masi amburadul.
"Dampaknya apa nantinya ketika kami ditanya oleh masyrakat soal penggunaan anggaran Covid-19. Kami serasa seperti kambing congek. Kami tidak bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, bagaimana mekanisme penetapan penerima bantuan yang kerap dobel hingga alokasi anggarannya," tandas Joko Cahyono.
Baca juga: Penerima Hibah Pokir Lilik Hendarwati DPRD Jatim Ungkap Adanya Permintaan Dana CSR
Hal yang sama juga disampaikan Anggota Covid-19, Kasiman menilai Satgas belum memiliki database yang sama. "Jadi , masing-masing OPD berlomba mengumpulkan data di lapangan dan dijadikan bahan untuk OPD nya sendiri. Saya khawatirnya, ini menjadi tumpang tindih. Contoh kecil, Dinsos mendata, Diskominfo juga mendata, data mereka tidak disatukan, dan gerak sendirikan ya percuma. Saran saya, disatukan saja, dibuatkan databasenya," imbuhnya.
Terpisah, Plt Sekda Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib menerima kritik dan masukan. Ia berjanji, masukan ini akan menjadi bahan perbaikan ke depannya. Ia bersama OPD akan memperbaiki administrasi yang masih berantakan. "Yang perlu dipahami bersama dalam perencanaan penggunaan anggaran, kami tidak ada niat main - main dengan anggarannya. Kami fokus untuk penanganan dan penyelesaian pandemi ini. Masukan ini menjadi perbaikan kami untuk ke depannya," timpalnya. (Mat)
Editor : Redaksi