Potretkota.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Jawa Timur, Senin (30/3/2026).
Penyampaian laporan ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah yang harus dilakukan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Baca juga: Sidang Gubernur Khofifah, Mulai Kepala Daerah Hingga Menteri Terseret Kasus Korupsi Kebijakan
Dalam keterangannya, Khofifah menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan masih bersifat unaudited atau belum diaudit, namun telah melalui proses penyusunan resmi pemerintah.
“Hari ini, saya menyampaikan LKPJ untuk Tahun Anggaran 2025. Aturannya adalah bahwa maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka kita punya kewajiban melaporkan ke DPRD. Ini sifatnya angka-angkaan,” ujar Khofifah.
Ia menambahkan, pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur untuk selanjutnya dilakukan proses audit.
“Siang ini, kita juga akan menyampaikan laporan keuangan ke BPK Jawa Timur. Setelah itu akan ada entry meeting, dan besok seluruh gubernur dan Ketua DPRD provinsi juga akan dipanggil ke BPK pusat untuk mengikuti entry meeting,” lanjutnya.
Khofifah menegaskan bahwa capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren positif, khususnya dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, rasanya sinergi kita untuk bisa menggerakkan seluruh proses pembangunan di Jawa Timur sudah memberikan hal-hal yang positif dan konstruktif,” katanya.
Ia juga menyoroti perbaikan dalam pemerataan kesejahteraan dan akses layanan publik, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.
“Dari indeks gini, kita menunjukkan bahwa pembangunan dilakukan dengan pemerataan yang lebih baik, baik dari sisi kesejahteraan maupun keadilan akses layanan,” ujarnya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Khofifah menyebut Jawa Timur berhasil meraih sejumlah apresiasi nasional, termasuk penghargaan bagi rumah sakit daerah dan predikat wilayah bebas korupsi.
Baca juga: KPK dan Hakim Tipikor Menyoal Gubernur Khofifah Kelola Hibah
“Tentu kita akan terus berikhtiar bahwa tata kelola pemerintahan kita makin akuntabel, makin transparan, dan good governance menjadi bagian dari komitmen kita semuanya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khofifah memaparkan sejumlah program strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat, seperti penguatan koperasi dan program Sekolah Rakyat yang dinilai berjalan optimal di Jawa Timur.
“Kita paling cepat dan paling banyak dalam pembentukan koperasi, ada 8.494 koperasi. Sekolah Rakyat di Jawa Timur juga paling banyak, ada 26,” ungkapnya.
Di sektor ketahanan pangan, Jawa Timur kembali menunjukkan peran strategis sebagai lumbung pangan nasional. Luas tambah tanam (LTT) di provinsi ini mencapai 1,8 juta hektare, tertinggi di Indonesia.
“Ini yang harus kita jaga, karena Jawa Timur telah mendedikasikan diri sebagai lumbung pangan nasional, bukan hanya padi, tapi juga jagung dan sumber protein seperti telur, ayam, dan daging sapi,” jelas Khofifah.
Baca juga: Menyorot Perbedaan Data Hibah Non Pokir Gubernur Jatim 2022
Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi tantangan ke depan, khususnya terkait musim kemarau yang diprediksi mulai terjadi pada April dan mencapai puncaknya pada Agustus.
“Kita masuk musim kemarau di awal April, dengan puncak di Agustus. Ini tentu berpengaruh pada ketersediaan air dan irigasi, sehingga harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Khofifah menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur juga mengalami peningkatan signifikan, sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah.
“IPM kita juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harapan kita, kualitas sumber daya manusia Jawa Timur terus meningkat,” pungkasnya. (ASB)
Editor : Redaksi