Potretkota.com - Luluk Haryadi, S.Pd., mantan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bondowoso, menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Rabu (15/4/2026). Dalam sidang tersebut, ia didakwa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan seragam dan atribut GP Ansor yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024.
Kasus ini berkaitan dengan dana hibah yang berasal dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan nilai sekitar Rp1,2 miliar. Dana tersebut diduga digunakan tidak sesuai peruntukan dalam kegiatan pengadaan seragam dan atribut organisasi.
Baca juga: Gus Ofi Pasuruan Terima Aliran Dana Hibah PKBM Rp606 Juta
Dalam persidangan, Luluk Haryadi yang dijuluki “Kesatria Berkuda” karena diketahui memiliki aktivitas sebagai peternak kuda, hadir tanpa didampingi penasihat hukum. Kondisi ini menjadi perhatian majelis hakim dalam jalannya sidang.
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., kemudian memutuskan untuk menunda jalannya persidangan. Hakim meminta agar terdakwa segera menghadirkan advokat dalam persidangan berikutnya demi kelancaran proses hukum.
Baca juga: Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Gunakan Dana Hibah Pemprov Jatim untuk Beli Tanah Rp400 Juta
Hakim juga memberikan peringatan bahwa apabila pada sidang pekan berikutnya terdakwa masih belum didampingi advokat, maka persidangan akan tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau minggu depan tidak didampingi advokat, sidang tetap kami lanjutkan,” kata Cokia.
Baca juga: Pansus DPRD Jatim Soroti Gaji Direksi dan Hasil Kinerja BUMD
Sementara itu, Penuntut Umum Rizal Sikana, S.H., dari Kejaksaan Negeri Bondowoso tidak dapat melanjutkan pembacaan surat dakwaan karena sidang harus ditunda menunggu pemenuhan hak hukum terdakwa.
Dalam perkara ini, Luluk Haryadi diketahui menerima dana hibah Biro Kesra Pemprov Jawa Timur yang disebut-sebut berasal dari aspirastor Dr. H. Akik Zaman, M.Pd.I., anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2019–2024, yang kini turut menjadi bagian dari rangkaian fakta dalam penyidikan kasus tersebut. (Hyu)
Editor : Redaksi