Potretkota.com - Puluhan ibu-ibu didampingi aktivis mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, di jalan Genteng Kali Surabaya, Rabu (4/7/2018). Kedatangannya tidak lain, mengadukan nasibnya terkait kurang transparasi pagu tambahan untuk SMK/SMU Negeri di Surabaya.
Menurut Artie salah satu wali murid, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kurang transparan terhadap pagu sekolah. Padahal, kabar tersiar, ia dan wali murid lain mendapat informasi 200-300 bangku kosong Untuk SMK/SMU Negeri di Surabaya.
Baca Juga: Surabaya dan Darurat Pendidikan Afektif di Era Disrupsi
"Kami disini para wali murid mengharapkan anak kami bisa sekolah di SMK/SMU Negeri. Banyak NEM yang bagus, malah diarahkan ke sekolah swasta. Kami menduga ada sistem zonasi tidak berjalan efektif sehingga timbul masalah," kata Artie.
Baca Juga: ARSAS Soroti Rasa Keadilan dalam Seleksi PPDB Surabaya 2026
Parahnya lagi, menurut Artie pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jatim sudah memberikan rekomendasi bagi para wali murid untuk daftar ke sekolah SMK/SMU swasta dengan potongan 50%-75%. "Ada yang aneh... Apalagi pernah ada wali murid yang sudah mencoba mendaftarkan ke sekolah swasta tapi tidak ada potongan," tambahnya.
Mendapati hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang diwakili oleh Sukariyanto selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Surabaya hanya bisa menampung keluhan pendemo. Ia berusaha menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Ataubentuk Lain Yang Sederajat
Baca Juga: Gus Ofi Pasuruan Terima Aliran Dana Hibah PKBM Rp606 Juta
"Sistem ini kan masih baru diterapkan, jadi di lapangan pasti masih banyak kendala. Dari hasil mediasi ini akan menjadi evaluasi dan akan kami laporkan kepada pimpinan," singkat Sukariyanto kepada Potretkota.com. (Tio)
Editor : Redaksi
