Potretkota.com - Kampanye hemat energi di sektor pendidikan yang marak belakangan ini dinilai belum menyentuh persoalan mendasar. Di tengah lonjakan harga energi global akibat eskalasi konflik di Iran, berbagai sekolah berlomba menampilkan citra ramah lingkungan, mulai dari pemasangan panel surya hingga pengadaan bus listrik.
Namun, langkah tersebut dinilai lebih bersifat simbolik ketimbang solusi nyata.
Baca Juga: Surabaya dan Darurat Pendidikan Afektif di Era Disrupsi
Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Ali Yusa, menilai fenomena “sekolah hijau” saat ini cenderung menjadi bentuk greenwashing di tengah krisis energi.
“Sekolah terlihat hemat energi di dalam, tetapi di luar, ribuan liter BBM tetap terbakar setiap hari karena siswa harus menempuh jarak jauh,” ujar Ali Yusa, Selasa (31/3/2026).
Ali menjelaskan, persoalan utama terletak pada perencanaan pendidikan yang tidak mempertimbangkan aspek jarak dan distribusi sekolah. Di wilayah penyangga seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, banyak siswa harus menempuh perjalanan hingga 15 kilometer untuk bersekolah.
Dengan biaya transportasi rata-rata Rp30.000 per hari, satu siswa dapat menghabiskan sekitar Rp6 juta per tahun. “Jika dalam satu kecamatan ada 1.000 siswa dengan kondisi serupa, maka ada Rp6 miliar yang terbakar setiap tahun di jalan. Ini biaya yang terus berulang dan tidak pernah dihitung sebagai beban negara,” jelasnya.
Menurut Ali, kondisi ini merupakan “pajak inefisiensi” yang harus ditanggung masyarakat akibat belum meratanya pembangunan sekolah.
Lebih lanjut, Ali menilai kebijakan zonasi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB/PPDB) sebenarnya dapat menjadi solusi untuk menekan konsumsi energi.
Namun, implementasinya dinilai belum maksimal karena tidak diiringi pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah yang membutuhkan. “Zonasi harus diperkuat, tapi juga harus diikuti pembangunan sekolah baru di titik-titik padat penduduk. Tanpa itu, kebijakan ini hanya akan menjadi formalitas,” ujarnya.
Baca Juga: ARSAS Soroti Rasa Keadilan dalam Seleksi PPDB Surabaya 2026
Sebagai auditor ISO 50001, Ali menyoroti pendekatan efisiensi energi yang terlalu sempit, yakni hanya berfokus pada penggunaan listrik di dalam sekolah.
Menurutnya, manajemen energi seharusnya mencakup seluruh rantai konsumsi, termasuk transportasi siswa. Ia menyebutkan tiga hal penting yang harus diperhatikan, antara lain: Penentuan baseline energi secara menyeluruh, Pengukuran kinerja energi berbasis akses tanpa BBM dan Perbaikan berkelanjutan melalui perencanaan lokasi sekolah
“Efisiensi terbesar bukan dari mematikan lampu, tetapi dari mengurangi jarak tempuh siswa,” tegasnya.
Warga Rungkut Tengah Surabaya ini juga mengkritik kecenderungan birokrasi yang hanya menonjolkan capaian administratif, seperti penurunan konsumsi listrik sekolah. Padahal, di lapangan, antrean kendaraan orang tua siswa masih menjadi pemandangan rutin setiap pagi.
“Di depan kamera terlihat ada penghematan, tapi di jalan tetap terjadi pemborosan energi. Ini seperti ‘cosplay lingkungan’,” katanya.
Baca Juga: Gus Ofi Pasuruan Terima Aliran Dana Hibah PKBM Rp606 Juta
Sebagai solusi, Ali mendorong pemerintah untuk mengubah pendekatan kebijakan energi di sektor pendidikan dengan menitikberatkan pada perencanaan spasial. Ia berpendapat bahwa kemandirian energi tidak selalu identik dengan teknologi, tetapi juga dengan pengurangan mobilitas jarak jauh.
“Kalau sekolah dekat dengan rumah, kebutuhan BBM akan turun secara signifikan. Itu bentuk kemandirian energi yang paling nyata,” ujarnya.
Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur ini menyebut konsep tersebut sebagai “kedaulatan jarak”, yakni efisiensi energi yang dicapai melalui penataan ruang yang tepat. Ia menegaskan bahwa kampanye hemat energi akan kehilangan makna jika tidak menyasar akar persoalan.
“Selama siswa masih harus menempuh jarak jauh setiap hari, maka kampanye hemat energi hanya akan menjadi sandiwara,” pungkasnya. (Hyu)
Editor : Redaksi
