Potretkota.com - Setiap tahun APBN Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII miliaran rupiah. Tapi sayang, anggaran disiapkan dinilai belum sesuai dengan tujuan dan sasaran.
Sekretaris Gerekan Pro Reformasi Birokrasi (GPRB) Achmad Shuhaeb mengatakan, pejabat LLDIKTI Wilayah VII layak dirombak.
Baca juga: Bambang DH Desak DPR Tak Diam soal Polemik Ijazah Wakil Presiden
"Kami menilai, Kepala LLDIKTI Wilayah VII dan jajarannya layak dicopot dan diganti yang berkualitas," tegas Achmad Shuhaeb, Senin (2/11/2026).
Tanpa sebab, Kepala LLDIKTI Wilayah VII Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M, sejak menjabat pertengahan tahun 2022 belum dapat dirasakan masyarakat.
Baca juga: Anik Maslachah DPRD Jatim Dapat Hibah Pendidikan Rp2,9 Miliar
"Saya melihat kucuran APBN LLDIKTI Wilayah VII setiap tahun miliaran rupiah, anggaran wisata outbound untuk peningkatan etos kerja pegawai selalu ada. Tapi nyatanya, etos kerjanya tidak layak dan harus direformasi," jelas Achmad Shuhaeb kepada media.
Terlebih, anggaran untuk peningkatan layanan mutu perguruan tinggi. "Kalau pejabatnya mementingkan kepentingan pribadi, peran strategis dalam peningkatan dan pengendalian mutu perguruan tinggi patut disoal," ujarnya.
Baca juga: Agus Kasiyanto Hakim Tipikor Surabaya Isi Acara SEMARAK 2026
Salah satu yang disoal Achmad Shuhaeb tak lain terkait dugaan gelar akademik tidak sah milik anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.
"Beberapa kali pejabat LLDIKTI Wilayah VII kami surati dan kami berikan dokumen terkait gelar akademik tidak sah, tapi responnya biasa saja. Respons yang diterima sampai saat ini belum menunjukkan tindak lanjut yang nyata. Padahal setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan tinggi," tegas Shuhaeb. (ASB)
Editor : Redaksi