Potretkota.com - Keresahan para Kader Kesehatan di Kota Surabaya ditangkap oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo ST. Ditemui usai acara Peringatan Isra’ Mi’raj, Politisi PKS menyarankan kepada Pemerintah Kota Surabaya agar sosialisasi terhadap masyarakat terutama kader kesehatan tentang peraturan yang terkait dengannya, dilakukan dengan lebih baik dan lebih bijak.
“Termasuk juga soal ada pemberhentian itu mohon disosialisasikan dengan lebih baik dan lebih bijak,” ujar Cahyo Siswo Utomo.
Baca Juga: Pembayaran 16 Ribu Pasien SKTM RSUD dr Ishak Disunat
Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini juga menyoal tentang penentuan jumlah Kader Kesehatan. “Pertimbangan dalam menentukan jumlah Kader Kesehatan, mohon jangan hanya bersandar pada jumlah KK atau jumlah penduduk di suatu wilayah RT ataupun RW. Tetapi juga mempertimbangkan peran-perannya,” kata Cahyo sapaan akrabnya.
Cahyo kemudian menyampaikan bahwa peran-peran Kader Kesehatan ini sangat signifikan. “Mulai sebagai Pemantau Lingkungan, Penyakit dan Kesehatan serta Pelayanan Masyarakat seperti Jumantik, kemudian sebagai fasilitator lingkungan-sanitasi, termasuk juga pemantauan penyakit lainnya seperti TBC dan penyakit paliatif, posyandu balita, pralansia dan lansia, KB dan sebagainya. Juga termasuk peran dalam kelurahan siaga, kampung ASI dan lain-lain. Ini harus dipertimbangkan,” tegasnya.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda ini juga masih menyebut beban lain Kader Kesehatan. “Iya belum lagi juga yang menurut saya menjadi beban Kader Kesehatan atau Kader Surabaya Hebat nantinya itu adalah tugas adminsitratif yang tidak ringan meskipun itu lewat aplikasi,” ungkap Cahyo.
Karena itu Cahyo meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) meninjau ulang Kader Kesehatan. “Jadi hemat saya, mohon ada peninjauan kembali soal pengurangan jumlah Kader Kesehatan. Mohon ada kebijakan dari pemkot Surabaya terutama dari Dinas Kesehatan untuk menyandarkan kebijakan itu tidak hanya pada jumlah KK tetapi juga beban kerja di masing-masing wilayah,” tambahnya.
Baca Juga: Cegah Superflu, Warga Surabaya Vaksinasi Sebelum ke Luar Negeri
Politisi asli Surabaya ini juga menyampaikan akan terus menyuarakan persoalan ini hingga ada kejelasan. “Kami di sini DPRD Surabaya terutama Fraksi PKS dalam posisi bersama Kader-kader Kesehatan. Keluhan-keluhan ataupun masukan kepada Pemkot Surabaya bisa disampiakan melalui kami. Baik melalui Anggota Dewan langsung, melalui Pimpinan Dewan dimana ada Ibu Reni Astuti dari PKS, ataupun melalui staf-staf Fraksi PKS,” jelasnya
Terakhir Cahyo mengajak agar semua warga tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. “Salah satunya adalah menjaga kondisi psikis kita agar tetap berpikir positif dan saling mendoakan,” tutup pria yang juga Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya ini.
Sementara, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tidak ada kader di Kota Pahlawan yang dipecat. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memimpin acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 103 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PMKP) Kota Surabaya di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (1/3/2022).
Baca Juga: Rasiyo DPRD Jatim Dilaporkan, Demokrat Diam atau Melawan?
"Kita membangun Kota Surabaya dengan gotong-royong dan kekeluargaan. Dan saya pastikan pemerintah tidak akan tutup mata untuk kehebatan orang-orang seperti kader-kader yang ada di Kota Surabaya," tegas Eri Cahyadi.
Sebagai bentuk perlindungan kepada para kader Kesehatan, Eri Cahyadi berencana membuat sebuah sistem. Melalui sistem tersebut, maka diharapkan eksistensi kader Surabaya tak akan bisa digeser oleh siapapun. “Makanya saya membuat sistem. Kalau output nya ada, maka kader ini tidak bisa digeser oleh siapapun. Karena mereka orang-orang hebat dan ikhlas,” pungkasnya. (Mar)
Editor : Redaksi
