“Politics is governed by objective laws rooted in human nature.” Hans Morgenthau
Potretkota.com - Negara tidak pernah benar-benar idealis. Mereka hanya piawai merapikan kepentingan agar tampak bermoral. Pada titik itu, Indonesia hari ini seperti memainkan dua peran sekaligus: penjaga nurani dunia dan murid setia globalisasi.
Baca Juga: Pancasila dari Sukarno hingga Prabowo, Sejarah Tafsir Presiden
Di satu sisi, Indonesia berdiri lantang mendukung Palestina dalam konflik dengan Israel, bahkan di tengah dominasi narasi perdamaian yang didorong Amerika Serikat. Namun di sisi lain, dalam urusan yang lebih “membumi”, industri Indonesia justru bertumpu pada China. Masuknya produsen seperti BYD (Build Your Dreams) bukan sekadar simbol kerja sama, melainkan bukti konkret bahwa arah industrialisasi kita masih ditopang dari luar.
Data menunjukkan impor kendaraan BYD di Indonesia sempat mencapai puluhan ribu unit dalam satu tahun, sebelum akhirnya diwajibkan beralih ke perakitan lokal. Sementara itu, investasi besar juga mengalir, termasuk pembangunan pabrik senilai sekitar 1 miliar dolar AS dengan kapasitas hingga 150.000 unit per tahun.
Jika ditarik lebih luas, relasi ini bukan kebetulan. China memang agresif menanamkan pengaruh industrinya melalui strategi global seperti *Made in China 2025*, yang secara eksplisit menargetkan dominasi teknologi dan manufaktur, termasuk kendaraan listrik. Indonesia, dengan cadangan nikel besar dan pasar domestik yang luas, menjadi ladang yang terlalu strategis untuk dilewatkan. Ironisnya, dalam semangat “kemandirian,” kita justru membuka pintu selebar-lebarnya dengan harapan suatu hari bisa berdiri sendiri.
Di titik ini, teori dependensi terasa seperti déjà vu. Negara berkembang tidak benar-benar keluar dari ketergantungan; mereka hanya mengubah bentuknya. Dulu impor barang jadi, sekarang impor teknologi. Dulu sekadar pasar, kini menjadi basis produksi, namun tetap berada dalam orbit kekuatan besar.
Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pun tidak kalah pragmatis. Data perdagangan menunjukkan bahwa China dan Amerika merupakan dua mitra utama Indonesia. Artinya sederhana: secara moral kita bisa lantang, tetapi secara ekonomi kita tetap harus santun. Tidak ada ruang untuk benar-benar “berdiri sendiri” tanpa risiko kehilangan akses pasar atau investasi.
Baca Juga: Krisis Pendidikan dalam Perspektif Freire dan Ki Hadjar Dewantara
Di sinilah politik non-blok ala Soekarno mengalami perubahan makna. Dulu, ia merupakan sikap ideologis: tidak berpihak pada blok Barat maupun Timur. Hari ini, ia lebih menyerupai seni bertahan hidup, berpihak secukupnya ke semua arah, tanpa terlihat terlalu condong ke mana pun. Namun seperti semua strategi bertahan hidup, ada harga yang harus dibayar: konsistensi yang dikorbankan, kedaulatan yang dinegosiasikan, dan narasi yang sering kali dipoles lebih halus dari kenyataan.
Jika dibedah dengan kacamata ilmu sosial, situasi ini nyaris seperti contoh dalam buku teks. Dalam perspektif realisme ala Hans Morgenthau, negara tidak pernah benar-benar netral; mereka hanya mengamankan kepentingannya dengan cara paling mungkin. Indonesia bukan plin-plan, melainkan rasional: menjaga akses ke kekuatan Amerika sambil memanfaatkan mesin ekonomi China.
Sementara itu, dari sudut pandang teori dependensi ala Andre Gunder Frank, pola ini justru menegaskan bahwa negara berkembang seperti Indonesia tetap berada dalam lingkaran ketergantungan: mengekspor sikap moral ke Barat, sekaligus mengimpor teknologi dari Timur.
Baca Juga: Revitalisasi Infiltrasi: Menangkap Air, Menyelamatkan Kota Surabaya
Maka ketika kita berbicara tentang Indonesia sebagai penengah perdamaian dunia sekaligus calon produsen “kendaraan nasional,” mungkin yang kita lihat bukanlah kontradiksi, melainkan kompromi yang dilegalkan. Kita tidak gagal menjadi non-blok, kita hanya menjalankannya dalam versi paling jujur: tidak benar-benar netral, tetapi juga tidak cukup kuat untuk sepenuhnya menentukan arah sendiri.
Pada akhirnya, Indonesia hari ini seperti pemain sirkus yang berjalan di atas tali geopolitik: di bawahnya jurang kepentingan global, di atasnya sorotan publik yang menuntut semuanya tampak mulus. Selama masih seimbang, kita akan terus bertepuk tangan. Namun sesekali, kita perlu jujur mengakui: menjaga keseimbangan itu bukan berarti tanpa beban, justru karena bebannya terlalu besar, kita dipaksa terlihat ringan. (*)
Catur Ambyah M.Pd
(Dosen Kewarganegaraan dan Master Ilmu Sosial, Ikado dan Telkom)
Editor : Redaksi
