Mahasiswa Depan DPRD Jatim Bakar Keranda, Ditangkap Polisi

Potretkota.com - Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se - Jawa Timur di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim), Jalan Indrapura Surabaya, melakukan aksi unjuk rasa evaluasi 100 hari kerja Prabowo – Gibran, Senin (17/2/2025).

Dalam aksinya, para mahasiswa terlihat membakar replika keranda jenazah bertuliskan ‘Indonesia Gelap’ sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran Ketua DPRD Jatim saat mereka berorasi.

Ketegangan terus meningkat ketika mahasiswa terlibat aksi saling lempar dengan petugas kepolisian yang berupaya memadamkan api.

Salah satu pendemo, Presiden BEM Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Aulia Thariq Akbar menjelaskan, aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai berdampak buruk pada dunia pendidikan di Indonesia.

"Kebijakan efisiensi anggaran ini berdampak pada mahalnya biaya pendidikan. Hal ini sangat memberatkan mahasiswa dan rakyat Indonesia," tegas Aulia. Ia menambahkan, jika tuntutan mereka tidak diindahkan, aksi yang lebih besar akan kembali digelar.

Sementara, Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf didampingi anggota legislatif lain termasuk Sekretaris DPRD Jatim Ali Kuncoro menemui mahasiswa dan membaca poin tuntutannya. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini akan menyampaikan seruan mahasiswa ke pusat.

Berikut tuntutan gabungan mahasiswa se Jawa Timur:

Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak, seperti tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi, serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
Menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288A Ayat 1, karena berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif serta melemahkan prinsip demokrasi.
Menolak Rencana Revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan agar tidak menciptakan tumpang tindih hukum dalam proses peradilan serta mencegah terciptanya "absoulte power" kejaksaan karena adanya pelebaran wewenang kejaksaan dalam peradilan perkara.
Menuntut kejelasan dan evaluasi keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sekaligus menuntut untuk evaluasi anggaran pemerintahan di kwartal pertama.
Wujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat, termasuk Surabaya Waterfront Land. Cabut Hak Guna Bangunan (HGB) ilegal di beberapa daerah Jawa Timur.
Melakukan evaluasi terhadap instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga adanya peraturan turunan dari Inpres tersebut.
Hapuskan Multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita Reformasi Indonesia.

Agar tuntutan tersampikan, mahasiswa saat itu meminta kepada Musyafak Rouf ataupun jajarannya agar bisa telepon Presiden Prabowo Subianto. Karena tidak masuk akal, permintaan mereka ditolak. Musyafak Rouf dan jajaran lalu meninggalkan massa.

Karena kecewa, mahasiswa melempar botol air mineral kepada petugas kepolisian yang berjaga. Aksi ini sempat ricuh, hingga petugas menyemburkan meriam air kepada peserta demonstran.

Beberapa mahasiwa juga sempat dibawa secara paksa oleh polisi karena dianggap provokasi. Namun, tak begitu lama, setelah aksi mereda, para mahasiswa dilepas. (KF/Tono)